KKP Komitmen Kembangkan Perikanan Budidaya Berbasis Potensi Daerah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam mengembangkan perikanan budi daya berbasis potensi daerah melalui penguatan kebijakan dan sinergi.

Hal tersebut mengemuka usai kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) Curug Barang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga: Airlangga Ungkap Paparan Ekonomi Prabowo dalam WEF 2026

Kunjungan kerja yang dihadiri jajaran Komisi IV DPR RI, KKP, pemerintah daerah, serta pembudidaya ikan ini bertujuan meninjau langsung kondisi balai serta memperkuat sinergi dalam pengembangan perikanan budi daya berbasis potensi daerah.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar. 

Kualitas sumber air yang baik dan ketersediaan lahan menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan produksi ikan, seperti komoditas nila dan lele.

“KKP akan terus mendorong penguatan kebijakan perikanan budi daya dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar potensi ini dapat dimaksimalkan. Ke depan, nila dan lele akan menjadi salah satu komoditas andalan dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis,” ujarnya, dikutip dari siaran pers KKP, Minggu (25/1).

Terkait aspek pendukung produksi, Tebe menyampaikan bahwa KKP terus melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk dalam penguatan sistem penyediaan pakan. Berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, dan pembudidaya menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa perikanan budi daya memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. “Budidaya ikan merupakan sektor yang sangat prospektif. Selain mudah dikembangkan di berbagai wilayah, ikan juga memiliki kandungan gizi tinggi yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Yohan.

Komisi IV DPR RI juga mendorong penguatan sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Badan Gizi Nasional agar ikan dapat menjadi bagian konsisten dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Di sisi lain, Kepala BBIAT Curug Barang Pandeglang, Erwin Damayanto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPR RI serta KKP. Ia berharap sinergi ini dapat mempercepat pengembangan perikanan budi daya di Pandeglang sekaligus memperkuat perannya sebagai daerah penyangga kebutuhan ikan nasional.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan penguatan budidaya perikanan nasional untuk menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, produktivitas budidaya perikanan untuk mengurangi penangkapan ikan di alam sehingga populasinya bisa terjaga.