DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Kebijakan Perparkiran yang Dinilai Belum Optimal Mengerek Retribusi Daerah

DPRD DKI Jakarta menyoroti masalah pengelolaan parkir melalui Unit Pengelola (UP) Perparkiran untuk menggenjot pungutan dari retribusi daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo menilai ada potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perparkiran yang masih cukup besar.

Ia pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memperketat pengawasan terhadap pengelolaan parkir karena tujuannya bisa memaksimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus menekan praktik parkir liar di lapangan.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Diminta Siapkan Dana Khusus untuk Menangani Warga di Wilayah yang Tidak Biasa Kena Banjir

"Kami memberikan pengawasan ekstra agar kebocoran PAD di lapangan bisa diminimalisir,” kata Tri.

Tri menambahkan saat ini sektor parkir masih menemui kendala merebaknya parkir liar dan belum optimalnya kontribusi pendapatan parkir ke kas daerah.

Tri pun mendesak agar Pemprov DKI, khususnya Dishub DKI melakukan pengawasan esktra agar praktik parkir liar bisa ditekan signifikan.

"Kami mempertanyakan kenapa parkir liar ini bisa terus ada," tutupnya.