329 WNI di Teheran Terpantau Aman, KBRI Intensifkan Komunikasi Pascaserangan Rudal

Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan Roy Soemirat memastikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran, menyusul serangan rudal yang dilaporkan melibatkan Israel dan Amerika Serikat.

Dalam pesan suara yang dibagikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Sabtu (28/2/2026), Roy menyampaikan bahwa saat ini terdapat 329 WNI yang tercatat secara resmi berada di Kota Teheran.

“Konsentrasi KBRI Tehran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran di seluruh kota, tercatat paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melaporkan diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran,” ujar Roy.

Baca Juga: Iran Bantah Laporan Tewasnya Jenderal Iran Amir Hatami dalam Serangan Israel

Ia menegaskan, hingga pukul 02.30 waktu setempat, pihak KBRI telah menghubungi seluruh simpul WNI di berbagai kota di Iran. Berdasarkan laporan sementara, tidak ada WNI yang mengalami ancaman langsung akibat situasi keamanan tersebut.

“Sampai saat ini sekitar waktu 02.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, KBRI tetap mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pengamanan diri serta keluarga.

“Namun demikian, tentu saja KBRI tetap mengimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing,” tambah Roy.

KBRI Teheran juga memastikan asesmen situasi keamanan akan terus dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Informasi terbaru mengenai perkembangan situasi akan disampaikan melalui saluran resmi Kemlu.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan maksimal terhadap WNI di luar negeri di tengah dinamika keamanan kawasan yang masih berkembang.