Gubernur Kaltim Pastikan Tak Ada Pemberhentian PPPK, 'Tetap Bekerja dengan Baik dan Jangan Korupsi'

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak akan memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat.

"Insya Allah kepada seluruh PPPK di Kaltim, jangan ragu dan yakinlah, kami akan menjaga. Tidak ada pemberhentian PPPK," kata Rudy.

Pernyataan ini disampaikan Rudy untuk merespons beredarnya kabar pengurangan tenaga PPPK di berbagai daerah.

Beberapa wilayah di Indonesia sempat mengancam akan merumahkan PPPK akibat kesulitan keuangan daerah dan regulasi yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Meski demikian, Rudy optimistis seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim maupun di Indonesia tidak akan mengambil langkah ekstrem tersebut. Menurutnya, PPPK bersama PNS merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rudy juga mengingatkan seluruh PPPK untuk menjaga integritas dan kinerja. Ia meminta mereka mematuhi kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menjauhi segala bentuk pelanggaran.

"Tetap bekerja dengan baik dan patuh pada kode etik ASN. Jangan sampai terlibat dalam perjudian, narkoba, korupsi, serta perbuatan tercela lainnya," pungkas Rudy.