China Kian Dominasi Ranah Digital Indonesia, Pakar Ingatkan Ancaman Ketergantungan

Seiring dengan makin kuatnya arus digitalisasi, peningkatan akses digital bagi masyarakat Indonesia makin dibutuhkan. Untuk itu, kehadiran infrastruktur digital dan berbagai perangkat terkait, seperti telepon pintar (smartphone) dan perangkat komputer yang dapat diperoleh dengan harga terjangkau, mutlak diperlukan. 

Dalam kaitan itu, masuknya arus investasi dari negara tertentu dalam ranah digital, serta datangnya produk-produk terkait dengan harga bersaing, dipandang sebagai sebuah potensi yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju masyarakat digital. 

Salah satu negara yang akhir-akhir ini meningkatkan dominasi digitalnya di Indonesia adalah Cina. Kehadiran teknologi digital dan berbagai produk terkait asal negara itu dapat dianggap sebagai potensi, namun pemerintah diimbau tetap waspada terhadap risiko kerawanan yang diakibatkan oleh dominasi Cina dalam investasi digital di negeri ini. 

Meningkatnya dominasi Cina dalam dunia digital di Indonesia dinilai berisiko menimbulkan ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital.

Oleh karenanya, pemerintah diimbau untuk meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif. 

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto, sebagai di seminar publik “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” di Jakarta.

"Pemerintah juga diharapkan menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing untuk tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan transparan," kata Johanes Herlijanto yang juga Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan.

Baca Juga: Mobil Listrik China Kuasai 15 Persen Pasar Eropa, BYD hingga Chery Melonjak

Sementara itu, peneliti Australian Strategic Policy Institute di Canberra, Australia, Gatra Priyandita, memamparkan fenomena aktor siber, dimana Cina menjadi salah satu di antaranya.

Menurutnya, Cina memiliki salah satu program siber ofensif paling canggih di dunia, dengan skala dan persistensi yang tinggi, serta adanya fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta, serta penyelarasan strategis dengan prioritas nasional. 

Dengan kemampuan teknologi sibernya, Cina menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara berkembang, utamanya melalui program yang dikenal sebagai “Jalur Sutra Digital.” 

Menurut Gatra, siber ofensif Cina bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen strategis, melakukan akuisisi ekonomi dan teknologi, serta untuk mendapatkan akses dan praposisi.

Dalam hal pengumpulan informasi intelijen, Gatra menuturkan bahwa pengumpulan informasi itu bersifat permanen dan berkelanjutan di masa damai, dengan target meliputi pemerintah, militer, jaringan diplomatik, dan peneliti kebijakan.

Strategi akuisisi ekonomi dan teknologi yang diterapkan oleh Cina terlihat dari strategi fusi sipil militer yang dicanangkan sejak 2017.

“Perusahaan teknologi sipil diwajibkan berbagi hasil penelitian dan pengembangan dengan Tentara Pembabasan Rakyat (TPR) Cina, menciptkan jalur langsung dari IP yang dicuri ke aplikasi militer,” tutur peneliti yang meraih gelar doktor dari Australian National University (ANU), Canberra, itu. 

Gatra juga menjelaskan mengenai Jalur Sutra Digital yang bertujuan memperkuat posisi Cina sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital, standard teknologi, dan model tata kelola digital Cina.

“Asia Tenggara menjadi target utama, dengan perusahaan China berinvestasi dalam 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city,” tutur Gatra. 

Dia mengakui bahwa proyek Jalur Sutra Digital yang digagas Presiden Cina Xi Jinping berpotensi mempercepat transformasi digital kawasan. Namun ia juga mengingatkan bahwa proyek tersebut harus direspons dengan kewaspadaan. 

“Jalur Sutra Digital juga memunculkan kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China di Asia Tenggara,” katanya.

“Oleh sebab itu, Indonesia harus segera memperkuat regulasi data (utamanya implementasi PDP), mendiversifikasi vendor infrastruktur, dan membangun kapasitas siber domestik sebelum ketergantungan ini menjadi terlalu dalam untuk dikelola,” imbuhnya.