China Kian Dominasi Ranah Digital Indonesia, Pakar Ingatkan Ancaman Ketergantungan

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra Prof Teddy Mantoro menekankan bahwa Indonesia berada di simpul strategis ekspansi digital Cina.

Hal ini antara lain karena Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan pasar perdagangan elektronik (e-commerce) atau teknologi finansial (fintech) terbesar di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN).

Indonesia juga memiliki kebutuhan konektivitas antarpulau, termasuk dalam hal jaringan 5G, fiber, cloud, pusat data, dan pembangunan “kota cerdas” (smart city).  

Indonesia, kata dia, juga dinilai dapat menjadi pembentuk aturan (rule shaper) dalam dunia digital ASEAN melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement, atau Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital), dan ASEAN-China Digital Cooperation (Kerja Sama Digital ASEAN dan Cina). 

Menurut dia nilai strategis di atas membuat Cina menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia. “Namun peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur,” tambahnya.

Teddy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital perlu dipahami pula dalam konteks perebutan pengaruh antara negara-negara besar, seperti antara Cina dan Amerika Serikat. Menurutnya, persaingan pengaruh itu tidak berhenti di perdangangan, tetapi masuk ke cloud, data, kecerdasan buatan (AI), standar, dan arsitektur keamanan. 

Terkait hal itu, menurutnya potensi risiko yang Indonesia hadapi adalah ketergantungan pada satu vendor/negara untuk infrastruktur kritis, kemungkinan data strategis berpindah yuridiksi tanpa kontrol memadai.

Kemudian, potensi kawasan ASEAN terdorong terfragmentasi oleh standard ekonomi berbeda, dan potensi isu Laut Cina Selatan serta kompetisi kekuatan besar memasuki domain digital.  

Menghadapi risiko potensi di atas, Teddy menekankan pentingnya diplomasi, yang bertujuan untuk menerima manfaat teknologi, sambil mempertahankan otonomi, ketahanan, dan leverage Indonesia. 

Akademisi yang juga menerima gelar doktor dari ANU ini menilai bahwa masuknya investasi teknologi digital Cina dapat berdampak positif, antara lain mempercepat transformasi digital. “Namun manfaat terbesar akan muncul bila Indonesia menegosiasikan transfer kemampuan (knowledge-skill), bukan sekadar impor teknologi,” tuturnya. 

Meski demikian, ia mengingatkan dampak negatif yang muncul, yaitu kerentanan siber dan ketergantungan digital yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Sementara itu, pemerhati keamanan regional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Victor P. Tobing menyampaikan bahwa penguasaan teknologi sangat bermanfaat bagi satu negara.

“Negara yang menguasai sumber daya dalam bidang teknologi pasti akan dapat menguasai keadaan dan menjaga kepentingan nasionalnya,” tutur Victor. 

Ia juga mengajukan beberapa pertanyaan yang patut untuk direnungkan, yaitu apakah Indonesia bersedia untuk melakukan adaptasi teknologi atau tidak. “Kalau kita sudah mau adaptasi, kita mau agile atau tidak?” tanyanya 

Baca Juga: China Uji Astronot Tinggal 1 Tahun di Orbit, Rivalitas dengan AS Memanas

Victor turut menyatakan bahwa strategi perang Cina tampaknya lebih didasarkan pada strategi perang Sun Tzu. Inti dari strategi itu adalah memenangkan perang tanpa bertarung.

Dalam pandangannya Indonesia harus menghitung dengan bijaksana bila ingin bertarung dan mengejar ketertinggalan, khususnya dengan pihak yang memiliki kesenjangan kekuatan yang tinggi, seperti Cina. 

Sementara itu, dalam kaitan dengan diplomasi digital, Victor mengajak publik untuk memperhatikan Asean Digital Masterplan (ADM) yang telah berlanjut dari ADM 2025 menuju ADM 2030.

Bila ADM 2025 berfokus pada pemulihan pasca pandemi Covid-19, maka ADM 2030, menurut Victor, berfokus pada prediksi rivalitas dan kegunaan ganda, yaitu untuk kepentingan sipil sekaligus militer, dari seluruh aktivitas di seluruh negara-negara ASEAN.