DPR Sorot Rencana Renovasi Gedung Negara: Masih Bagus, Nolkan Saja Anggarannya!

Di tengah dorongan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, Komisi XIII DPR RI mengambil sikap tegas terhadap rencana renovasi sejumlah gedung milik lembaga negara.

Anggaran untuk proyek-proyek fisik yang dinilai belum mendesak diminta ditunda, bahkan dialihkan untuk program yang dianggap lebih penting dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sorotan itu diarahkan kepada Plt Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI yang memiliki sejumlah usulan renovasi dan pembangunan fasilitas. 

Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, menegaskan bahwa sejak awal komisinya telah berkomitmen memperketat penggunaan dana negara, terutama untuk pembangunan fisik kementerian maupun lembaga.

“Kita kemarin sepakat dengan mitra kita, menyangkut dengan renovasi, pembangunan, atau rehab, itu harus dinolkan. Kita berharap anggaran ini dimasukkan kepada program-program yang lebih penting,” ujar Muslim saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.

Tak hanya menyoroti renovasi, Muslim juga mempertanyakan sejumlah rencana pembangunan fasilitas baru di lingkungan DPD RI. Beberapa di antaranya adalah renovasi kantor DPD di ibu kota provinsi serta pembangunan gedung baru DPD RI di Bengkulu, Jawa Barat, dan Bangka Belitung.

Baca Juga: Prabowo Minta Antrean Haji Dipangkas Lagi, DPR Bongkar Target Besar di Balik Layar

Menurutnya, saat negara sedang mendorong efisiensi, proyek-proyek semacam itu seharusnya tidak menjadi prioritas utama.

Sikap serupa juga ditujukan kepada usulan perbaikan ruang kerja fraksi maupun ruang rapat di lingkungan MPR RI. Muslim menilai fasilitas yang ada saat ini masih berada dalam kondisi sangat baik dan belum membutuhkan renovasi besar-besaran.

“Renovasi ruang kerja fraksi dan kelompok DPD, renovasi ruang rapat Nusantara V, saya rasa itu gedungnya masih bagus kok. Masih luar biasa, tidak perlu kita renovasi,” tegasnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Rekomendasi Tim Reformasi Polri Dibuang, DPR Langsung Sahkan UU

Meski demikian, bukan berarti seluruh usulan perbaikan ditolak mentah-mentah. Muslim memberikan pengecualian terhadap renovasi rumah dinas pimpinan MPR RI yang menurutnya memang membutuhkan perhatian karena kondisi bangunannya sudah tidak sebaik fasilitas lainnya.

“Terkecuali mungkin renovasi rumah dinas pimpinan MPR. Itu mungkin (bisa dilakukan), saya sudah masuk ke situ. Tapi yang lain-lain ini tanpa rehab saya rasa masih sangat baik,” pungkasnya.