Mahfud MD: Rekomendasi Tim Reformasi Polri Dibuang, DPR Langsung Sahkan UU

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap sejak awal dirinya meragukan komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi Polri. 

Ia menilai tanda-tanda ketidakseriusan terlihat jelas dari minimnya tindak lanjut atas rekomendasi yang disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

“Terus terang sejak awal, sejak awal saya memang tidak yakin pemerintah ini mau sungguh-sungguh melakukan reformasi. Bahkan mungkin bukan hanya tidak mau, mungkin takut. Kalau saya melihat, gejalanya takut sih menghadapi apa yang di depan itu,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Gaspol Kompas.com, dikutip Rabu (17/6). 

Mahfud menceritakan dirinya bergabung dengan tim reformasi pada September 2025 setelah diminta menyusun konsep perubahan di tubuh Polri. Namun, prosesnya berjalan lambat dan hasil kajian yang sudah dilaporkan kepada Presiden tidak pernah ditindaklanjuti.

“Itu pun lama lho. Awal September saya dihubungi, enggak ada kabarnya, lalu rakyat yang ribut ‘Lho katanya bikin reformasi’, ribut-ribut lalu dibentuk kan bulan November (2025). Bulan November diajukan lagi, pengarahnya ‘buat saja, nanti kalau sudah jadi tiga bulan lapor’,” ujar Mahfud. 

“(Sudah) 3 bulan (selesai menyusun) lapor, enggak dipanggil-panggil juga sampai rakyat ribut. ‘Mana tuh hasilnya?’. Saya bilang, enggak tahu dong, kan sudah lapor ke Presiden tapi enggak dipanggil gitu. Lalu baru dipanggil gitu,” imbuhnya.

Ia menilai pemerintah tidak menjalankan kesepakatan yang pernah dibuat, termasuk penugasan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi tim. 

Sebaliknya, DPR langsung mengesahkan Undang-Undang Polri tanpa memperhatikan masukan dari komisi reformasi.

“Enggak ada follow up-nya (rekomendasi dari Tim Reformasi Polri), tiba-tiba sudah diusulkan ke situ (DPR RI lalu disahkan),” ujar dia.

Baca Juga: Mantan Kapolri Sutarman Duduki Kursi Komisaris Utama Bukalapak

Mahfud menegaskan, posisi tim reformasi sejak awal memang lemah karena hanya bersifat ad hoc dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. 

Hal ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan agenda reformasi Polri.