Pemerintah Bentuk Badan Baru, Prabowo Jadi Ketua Langsung

Pemerintah menyiapkan badan baru bernama Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) untuk memperkuat pengelolaan kawasan industri di Indonesia. Lembaga tersebut dirancang berada langsung di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana pembentukan DKIN disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN," kata Tri Supondy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (29/6/2026).

Tri menjelaskan Presiden Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Ketua DKIN. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengisi posisi Wakil Ketua.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjadi Ketua Harian DKIN. Operasional lembaga tersebut akan didukung sekretariat yang dipimpin pejabat struktural Kementerian Perindustrian.

"DKIN ini dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian, dengan anggota yang berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan," ujar Tri dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (29/6/2026).

"Operasional DKIN ini akan didukung oleh satu sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian untuk memastikan sinkronnya tugas Kementerian Perindustrian dengan peran DKIN," jelas Tri dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (29/6/2026).

Baca Juga: Soal Nasib Pekerja BUMN yang Bakal Ditutup Prabowo, Dony Oskaria: Biaya Tenaga Kerja Hanya 2-3 Triliun

Hingga kini Kementerian Perindustrian belum mengungkap target waktu pembentukan DKIN. Namun, badan itu diproyeksikan memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan industri nasional.

"Dewan ini bertugas merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor, menyusun strategi pengembangan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri," tandas Tri dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (29/6/2026).