Praperadilan Berjalan, Pasal ITE Roy Suryo–Tifa Terancam Kandas

Pakar hukum siber Henri Subiakto menyoroti pasal 32 ayat (1) dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjerat tersangka Roy Suryo dan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Henri, dakwaan pidana ITE yang dianggap melanggar kedua pasal tersebut dinilai sulit dibuktikan. Ia menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kesulitan menghadirkan bukti digital yang valid terkait dugaan manipulasi informasi elektronik. 

Untuk membuktikan pelanggaran Pasal 32 dan 35 UU ITE, harus ada metadata yang menunjukkan dokumen elektronik asli milik pelapor diubah oleh pihak yang tidak berhak, lengkap dengan kronologi digitalnya.

"Tanpa ada meta data, bukti elektronik yang valid, yang memperlihatkan perbuatan Roy atau Tifa dengan komputer menyasar dokumen milik pelapor hingga menubah ubah atau memanipulasi dokumen tersebut, maka tanpa bujti itu pasal 32 dan 35 UU ITE tidak bisa diterapkan," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (16/7).

"Apalagi jika yang didakwakan hanya berdasar analisis dengan kata kata di TV. Karena ocehan atau omongan di TV itu bukanlah kejahatan terhadap komputer. Bukan pula manipulasi informasi elektronik," tandas Henri.

Sebagai informasi, Dokter Tifa menghadiri sidang lanjutan di PN Jakarta Timur pada Kamis (16/7/2026) dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang diajukan pekan lalu.

Baca Juga: Rp50 Miliar atau Nasib KM50? Roy Suryo–Tifa Ungkap Pilihan Mengejutkan

Sementara itu, Roy Suryo juga tengah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan untuk menguji penetapan tersangka atas dirinya terkait Pasal 35 UU ITE. Ia sebelumnya sudah menggugat penetapan tersangka berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU ITE, sekaligus meminta hakim membatalkan tiga Sprindik Polda Metro Jaya yang terbit sepanjang 2025–2026.

Roy berpendapat penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ia juga menuntut pemulihan nama baik dan harkat martabatnya.