Buat Bayar Gaji DPR, Duitnya Emang Ada? DPR: Ini Sedang Dicari Jalan Keluarnya

Pemerintah masih membahas skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan tersebut melibatkan beberapa kementerian karena menyangkut anggaran, kepegawaian daerah, serta tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini sedang dicarikan jalan keluarnya soal PPPK," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, pembahasan dilakukan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Pemerintah masih mengkaji apakah pembiayaan PPPK akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau tetap dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Kalau menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, itu nanti menjadi belanja pusat, bukan bagian dari transfer ke daerah,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar asal Jawa Timur II itu.

Misbakhun menambahkan, keputusan akhir mengenai mekanisme pembiayaan PPPK merupakan keputusan strategis yang akan ditetapkan Presiden setelah pembahasan lintas kementerian selesai.