Mahfud MD Kritik Keras Idenya Dedi Mulyadi, Berbahaya!

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengritik keras kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menggelar sayembara berhadiah bagi warga penangkap pelaku kejahatan jalanan seperti begal, copet, dan jambret.

Menurut Mahfud, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum karena berpotensi mendorong masyarakat mengambil alih fungsi aparat penegak hukum dan memicu tindakan main hakim sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam tayangan siniar (podcast) di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (28/7/2026).

"Saya mengatakan seharusnya tidak dilakukan. Tidak boleh dilakukan karena itu akan menimbulkan anarki di dalam masyarakat. Dulu sebelum ada negara, orang membuat hukum sendiri seperti itu. Namanya hukum rimba," tegas Mahfud.

Ia menilai, meski tujuan kebijakan tersebut untuk menekan angka kriminalitas, negara tidak boleh membuka ruang bagi warga menjalankan fungsi penegakan hukum. Mahfud mengingatkan bahwa bahaya kebijakan ini sangat besar, mulai dari risiko salah tangkap, potensi fitnah atas dasar dendam pribadi, hingga sasaran empuk amuk massa bagi orang tak bersalah.

"Bisa saja orang biasa yang sedang lewat diteriaki maling, lalu dikeroyok ramai-ramai. Kalau seperti itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab?" katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membagikan pengalaman pribadinya yang hampir menjadi korban salah tuduh pencurian ponsel. Ia menegaskan, solusi mengatasi kekurangan pengamanan bukanlah melibatkan warga lewat sayembara, melainkan menambah jumlah aparat.

"Kalau kurang aparat, ya tambah aparat. Itulah fungsi negara hukum. Jangan masyarakat yang membuat hukum sendiri," ujarnya.

Kendati demikian, Mahfud mengaku sempat berdiskusi langsung dengan Dedi Mulyadi di sela acara pernikahan kolega mereka. Dalam percakapan tersebut, Dedi menjelaskan bahwa sayembara itu dihadirkan sebagai shock therapy agar pelaku kriminal berpikir ulang sebelum beraksi.