Mahfud MD Kritik Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Sebut Prabowo Keliru secara Prosedur

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengkritik pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai proses pendirian lembaga tersebut belum memenuhi prosedur yang semestinya.

Kritik itu disampaikan Mahfud setelah Presiden Prabowo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur URI melalui Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Menurut Mahfud, penunjukan pimpinan dilakukan ketika lembaga pendidikan tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas.

"Saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo. Pak, maaf saya bukan Londo Ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu," kata Mahfud MD dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud mempertanyakan penggunaan nomenklatur universitas untuk lembaga tersebut. Menurutnya, sebuah perguruan tinggi seharusnya dibentuk lebih dahulu sebelum dilakukan pengangkatan pimpinan.

"Ini [URI] lembaganya belum ada, langsung ditunjuk gubernurnya," ujar Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa pendirian perguruan tinggi telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020. Kedua regulasi itu mengatur syarat dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum sebuah universitas dapat berdiri.

"Kita sudah punya undang-undang untuk mendirikan universitas. Sudah ada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020," ucap Mahfud MD.

"Universitas itu didirikan dulu lembaganya. Menurut kedua Permendikbud itu, setiap perguruan tinggi itu ada institut, akademi, sekolah tinggi, universitas."

Baca Juga: Mahfud MD Kritisi Pembentukan URI oleh Prabowo: Rektor Belum Ada, Kok Gubernur Duluan?

Mahfud juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai studi kelayakan, bidang keilmuan, hingga fakultas yang akan dimiliki URI. Menurutnya, aspek-aspek tersebut merupakan bagian penting dalam proses pendirian sebuah perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

URI sendiri dirancang sebagai lembaga pendidikan kedinasan untuk mencetak calon pemimpin pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN), dengan konsep yang mengadopsi model pendidikan pejabat tinggi negara di Prancis.