PDIP ke Jokowi: Tunjukkan Saja Ijazahnya, Biar Masyarakat Betul-Betul Yakin

Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi Djarot Saiful Hidayat meminta adanya kerendahan hati dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini soal polemik ijazah dari mantan presiden itu.

Djarot mengatakan mantan presiden itu sebaiknya menunjukkan ijazahnya secara terbuka apabila masih ada masyarakat yang meragukan keasliannya. Hal ini menyusul rencana kunjungannya menuju sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga: Hadiah Tembus Rp1 Miliar, Ada 'Beking' Rp700 Juta di Balik Upaya Denny Indrayana Kejar Ijazah Gibran

"Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan saja ijazahnya," kata Djarot, dikutip Rabu (19/8/2026).

Djarot sendiri menegaskan bahwa agenda blusukan tersebut tidak menjadi persoalan bagi PDIP. Hal tersebut menurutnya dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi kader.

Namun, Djarot berharap kunjungan mantan presiden itu tidak kembali dibayangi polemik mengenai ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik. Ia menilai cara paling sederhana untuk menjawab keraguan tersebut adalah memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus memperlihatkan dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya apabila kembali dipanggil dalam persidangan perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu.

Jokowi mengatakan dokumen tersebut akan dibawa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan," tegas Jokowi.

Jokowi telah menyatakan kesiapannya memberikan dokumen melalui proses hukum. Sementara Djarot kini mendorong agar penjelasan mengenai ijazah juga dapat diberikan kepada masyarakat secara terbuka.

Baca Juga: Amien Rais: Solo Punya Target Politik Tunggal, Yakni Gagalkan Pemerintahan Prabowo

Adapun agenda kunjungan mantan presiden itu menjadi perhatian karena sejumlah daerah disebut masuk dalam rencana awal. Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, dan Sumatera Barat menjadi tiga wilayah yang disebut akan dikunjungi.