Pramono Anung Lawan Purbaya Soal Obligasi Daerah

Jurnalis senior Muchlis A Rofik menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) jika Pemprov Jakarta disarankan tidak menerbitkan obligasi daerah.

Menurut Muchlis, Pramono mulai menunjukkan sikap melawan kebijakan pemerintah pusat, khususnya saran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi karena kapasitas anggaran Jakarta dinilai masih kuat. Sebagai alternatif, Purbaya menyarankan Pemda menggunakan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI

"Pram melawan," tulis Muchlis, di akun X pribadinya, dikutip Sabtu 5/9).

Sebelumnya, Pramono menegaskan Jakarta memiliki banyak mandat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pendanaan besar. 

Baca Juga: DPR Cecar Purbaya soal Pertumbuhan 5,45%, Ekonom: Enggak Ada Hasilnya

Ia menyatakan Pemprov bisa saja membatalkan rencana penerbitan obligasi, asalkan pemerintah pusat mengembalikan DBH yang sebelumnya dipangkas.

“Kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” kata Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).