PT 5% Disebut Cuma Akal-akalan Penguasa Jegal Partai Gajah, Loyalis Jokowi: Begonya...

Wacana kenaikan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu terus menuai sorotan.

Loyalis Joko Widodo (Jokowi), Dede Budhyarto, pun merespons anggapan bahwa usulan PT 5 persen merupakan strategi partai penguasa untuk menjegal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Melalui akun X miliknya, Jumat (18/9/2026), ia menyebut anggapan tersebut sebagai analisis yang dibangun berdasarkan kebencian.

"Katanya wacana Parliamentary Threshold (PT) 5% cuma akal akalan partai penguasa untuk menjegal partai gajah," tulis Dede di akun X, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: PSI Usul PT di Bawah 4%, Ternyata Bukan Karena Takut Tak Lolos Senayan, tapi...

Ia kemudian menyinggung pengalaman sejumlah partai yang gagal mendapatkan kursi di DPR meski ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 masih berada di angka 4 persen.

"Nih rangorang kalau bikin analisis pakai kebencian, logikanya jeblok mungkin kurang asupan gizi pada waktu itu," ujarnya.

"PPP yg puluhan tahun bercokol di parlemen saja gagal masuk Senayan pada Pemilu 2024, padahal ambangnya masih 4%," katanya.

"Hanura & Perindo dgn sumber daya besar juga gagal. Partai Ummat besutan tokoh sekaliber Amien Rais gagal total masuk Senayan," lanjut dia.

Karena itu, Dede menilai ambang batas parlemen tidak bisa dianggap sebagai jalur khusus yang otomatis menguntungkan ataupun menghambat satu partai tertentu.

"Jadi, ambang batas itu bukan karpet merah atau palang pintu khusus untuk satu partai. Lolos tidaknya ditentukan oleh kepercayaan rakyat," imbuh Dede.

Baca Juga: Prabowo Pun Kalah? Purbaya Bisa Bawa Kejutan di Pilpres 2029: Dia Punya Dua Modal...

Ia pun menutup pernyataannya dengan kritik keras terhadap pihak yang menurutnya mencampurkan kebencian ke dalam analisis politik.

"Kebencian boleh dipelihara, tapi jangan dipaksa menjadi analisis, begonya terpampang nyata cetar membahenol," tutup Dede.

Wacana PT 5 persen sendiri memang muncul dalam pembahasan revisi UU Pemilu oleh sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono sebelumnya mengonfirmasi adanya pertemuan tersebut untuk membahas sejumlah hal terkait revisi UU Pemilu.

"Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal yang yang perlu dibicarakan dalam rangka undang-undang pemilu," kata Sugiono kepada wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (17/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono mengatakan terdapat kesepakatan yang dicapai terkait ambang batas parlemen. Gerindra, kata dia, menyatakan sepakat dengan angka PT 5 persen, sementara Golkar dan PKS juga disebut menyampaikan sikap serupa.

"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," ungkapnya.