PDIP: Pendidikan Gratis Itu Sangat Mungkin Asalkan Prabowo Bubarkan Kopdes dan MBG
Kredit Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta
Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri mendapat tanggapan dari PDI Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng itu menilai kebijakan tersebut bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan, asalkan pemerintah memiliki keberanian menentukan kembali prioritas anggaran.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus bahkan mengusulkan pemerintah mempertimbangkan penghentian dua program yang saat ini menjadi bagian dari agenda pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). Hal itu demi memperkuat aliran dana anggaran ke sektor pendidikan.
Baca Juga: NasDem Ingin Kebut Revisi Aturan Pemilu, Surya Paloh: Tahun Ini Selesai, Jauh Lebih Baik
Deddy menilai pemerintah perlu melihat kembali berbagai program yang menyerap anggaran besar dan menentukan mana yang memiliki urgensi paling tinggi bagi masyarakat.
"Pendidikan gratis itu sangat mungkin asal bubarkan Kopdes dan MBG. Jangan malah transfer ke daerah dan anggaran desa yang semakin disunat," tegas Deddy, dikutip Senin (21/9/2026).
Bagi Deddy, persoalannya bukan terletak pada apakah pendidikan gratis bisa diwujudkan, melainkan bagaimana pemerintah menyusun skema pembiayaannya.
Usulan Deddy menempatkan persoalan anggaran sebagai titik utama dalam perdebatan mengenai pendidikan gratis. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah pilihan apabila ingin benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas.
Deddy melihat program pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri membutuhkan dukungan anggaran yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu berani mengevaluasi program-program lain yang juga membutuhkan pembiayaan besar.
Penghentian Makan Bergizi Gratis dan Kopdes dalam pandangannya dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi pembiayaan pendidikan. Ia sekaligus mengkritik kebijakan transfer anggaran ke daerah dan anggaran desa yang menurutnya justru semakin terbatas.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk membahas kebijakan pendidikan gratis dalam rapat terbatas atau ratas pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam kesempatan itu, presiden menegaskan keinginannya agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri.
Prabowo mengatakan pemerintah akan segera membahas rencana tersebut dalam forum internal pemerintah.
Baca Juga: Viral Video Soal Prabowo Dibohongi Orang-orang Terdekatnya: Laporan Itu Tak Sesuai Kenyataan
"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ucap Presiden.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar