'Makin Jelas Gibran-KDM', Isu Duet 2029 Muncul Saat Elektabilitas Dedi Mulyadi Melejit

Peta politik menuju Pilpres 2029 mulai diwarnai wacana duet Gibran Rakabuming Raka dan Dedi Mulyadi alias KDM. Isu tersebut mencuat bersamaan dengan hasil sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Salah satu pemicunya datang dari unggahan Muhammad Said Didu di media sosial yang menyinggung terbentuknya jaringan Solo-Bandung. Unggahan tersebut kemudian dikaitkan dengan kemungkinan munculnya poros politik yang mempertemukan Gibran dan Dedi Mulyadi pada Pilpres 2029.

Said Didu menulis, “Terbentuk jaringan Solo – Bandung yg diatur dari Singapura pake pasukan gajah. Itu saja.” Pernyataan singkat tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai komunikasi politik yang melibatkan kubu Gibran dan Dedi Mulyadi.

Wacana tersebut semakin ramai setelah muncul usulan duet Gibran-KDM dalam forum relawan Projo. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gibran, Dedi Mulyadi, maupun Joko Widodo yang memastikan bahwa pasangan tersebut telah disiapkan untuk Pilpres 2029.

Di tengah isu tersebut, posisi Dedi Mulyadi memang sedang menjadi perhatian karena hasil survei terbaru menunjukkan lonjakan elektabilitas yang cukup besar. Survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 menempatkan Dedi di angka 42 persen dalam simulasi dengan daftar nama calon.

Angka tersebut berada di atas Prabowo Subianto yang tercatat 15 persen, Anies Baswedan 10 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 6 persen. Dalam pertanyaan terbuka, Dedi juga berada di posisi teratas dengan 41 persen, sedangkan Prabowo 15 persen dan Anies 10 persen.

Survei tersebut melibatkan 1.260 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Hasil tersebut bukan satu-satunya data yang menunjukkan peningkatan elektabilitas Dedi Mulyadi. Survei SMRC pada Juli 2026 sebelumnya mencatat Dedi memperoleh 35 persen dalam simulasi semi terbuka 20 nama, sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen.

Dalam simulasi tersebut, Anies Baswedan memperoleh 8,2 persen dan Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen. SMRC melakukan survei pada 5 hingga 19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden dan margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Lonjakan angka Dedi tersebut kemudian membuat namanya semakin sering masuk dalam pembicaraan mengenai peta politik nasional. Posisi itu pula yang membuat berbagai kemungkinan mengenai arah politiknya pada 2029 mulai bermunculan, termasuk wacana duet dengan Gibran.

Meski demikian, hasil survei tidak bisa secara otomatis diartikan sebagai bukti adanya kesepakatan politik antara Dedi dan Gibran. Angka elektabilitas hanya menggambarkan preferensi responden ketika survei dilakukan, sedangkan keputusan mengenai pencalonan masih bergantung pada dinamika partai dan koalisi.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Soal Status Gibran: Jika Pencalonan Gugur, Konsekuesinya Pemakzulan

Begitu pula dengan klaim mengenai komunikasi antara Jokowi dan Dedi Mulyadi. Klaim tersebut sejauh ini muncul dari narasi dan unggahan di media sosial, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai konfirmasi bahwa Jokowi telah menentukan skenario pasangan untuk Pilpres 2029.

Nama Gibran sendiri juga masih berada dalam peta politik nasional karena posisinya sebagai Wakil Presiden. Sementara Dedi Mulyadi memiliki basis politik kuat di Jawa Barat dan kini mulai memperoleh angka elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei nasional.

Kombinasi dua nama tersebut membuat wacana Gibran-KDM mudah menarik perhatian publik. Namun, apakah isu tersebut akan berkembang menjadi konfigurasi politik resmi atau hanya menjadi salah satu dari banyak skenario menuju 2029 masih belum dapat dipastikan.

Yang jelas, kenaikan elektabilitas Dedi Mulyadi telah membuat peta persaingan politik 2029 semakin ramai dibicarakan. Sementara isu “Gibran-KDM” masih berada pada tahap wacana, perkembangan komunikasi politik, sikap partai, dan hasil survei berikutnya akan menjadi faktor penting untuk melihat ke mana arah peta tersebut bergerak.