Prabowo Bilang Uang Korupsi untuk Pendidikan Gratis, Puan Malah Soroti Kekuatan APBN

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal sumber dana pendidikan gratis kini mendapat respons dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat Prabowo menyinggung uang hasil korupsi untuk membiayai pendidikan, Puan justru meminta pemerintah lebih dulu menghitung kemampuan APBN.

Perbedaan penekanan tersebut muncul setelah Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi negeri harus digratiskan. Presiden bahkan berencana menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut.

Puan tidak langsung menolak gagasan pendidikan gratis. Namun, ia meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Puan, kondisi APBN tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang sedang berlangsung. Karena itu, setiap rencana perlu diperhitungkan secara matang sebelum diterapkan.

"SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa," ucapnya.

Sikap tersebut menjadi sorotan karena Prabowo sebelumnya menyampaikan pernyataan yang jauh lebih tegas mengenai pembiayaan pendidikan. Ia mengatakan negara harus memastikan pendidikan negeri dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat diakses secara gratis.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ungkap Prabowo.

Saat mengantisipasi pertanyaan mengenai sumber anggaran, Prabowo menyinggung dana hasil korupsi. Menurutnya, uang negara yang dikorupsi, dicuri, atau diselewengkan harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," tutur Prabowo.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan Prabowo yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu sumber penguatan keuangan negara. Namun, implementasi pendidikan gratis tetap membutuhkan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Prabowo Diminta Buka Impor Beras, Amran Bilang Jangan: Bisa Bikin 115 Juta Petani Demotivasi

Puan kemudian menekankan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya program, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat dan negara. Karena itu, pembahasan mengenai kemampuan APBN menjadi bagian penting sebelum keputusan final dibuat.

"Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara," kata Puan.

Rencana tersebut juga memiliki cakupan yang cukup besar karena tidak hanya menyasar SD dan SMP, tetapi juga SMA serta universitas negeri. Perluasan pembiayaan hingga pendidikan tinggi berpotensi membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dibanding kebijakan pendidikan gratis yang sudah berjalan.

Karena itu, wacana Prabowo kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mencari sumber pembiayaan dan memastikan kemampuan APBN mencukupi. Sementara itu, DPR melalui Puan menegaskan bahwa gagasan tersebut perlu dikaji sebelum diwujudkan menjadi kebijakan.

Pada akhirnya, perdebatan pendidikan gratis tidak berhenti pada pertanyaan apakah program tersebut baik bagi masyarakat. Persoalan berikutnya adalah dari mana pembiayaannya berasal, seberapa besar kebutuhan anggarannya, dan apakah APBN mampu menopangnya secara berkelanjutan.