Prabowo Diminta Buka Impor Beras, Amran Bilang Jangan: Bisa Bikin 115 Juta Petani Demotivasi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya permintaan dari sejumlah pemimpin negara agar Indonesia kembali membuka keran impor beras. Namun, Amran menyarankan Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi permintaan tersebut karena dinilai dapat mengganggu semangat petani Indonesia.

Menurut Amran, pemerintah harus menjaga kebijakan penghentian impor beras agar peningkatan produksi dalam negeri tidak berujung sia-sia. Ia menilai keputusan kembali mendatangkan beras dari luar negeri justru berisiko membuat petani kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi.

"Kami sampaikan ke Bapak Presiden, pak ini tidak mungkin karena ini melukai petani Indonesia 115 juta orang. Karena petani demotivasi kalau kita impor. Nah ini selundupan, bukan dampak nilainya, tapi bisa demotivasi," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Amran menilai persoalan impor tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi atau kebutuhan pasokan dalam jangka pendek. Menurut dia, keputusan tersebut juga menyangkut keberlanjutan produksi pangan dan kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah.

Indonesia sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia. Amran menyebut pada 2023-2024 Indonesia bahkan mengimpor sekitar 7 juta ton beras.

Kondisi tersebut kemudian berubah setelah produksi beras nasional meningkat. Pemerintah menghentikan impor pada 2025 dengan alasan kebutuhan dalam negeri telah dapat dipenuhi dari produksi petani Indonesia.

Keputusan tersebut, menurut Amran, kemudian ikut memberikan dampak terhadap pasar beras internasional. Indonesia yang sebelumnya menjadi pembeli dalam jumlah besar tidak lagi menyerap pasokan dari negara-negara eksportir.

Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan termasuk negara yang selama ini menjadi pemasok beras ke pasar internasional. Amran bahkan mengklaim penghentian impor Indonesia membuat petani di sejumlah negara eksportir mengalami tekanan hingga melakukan demonstrasi.

"Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, petaninya tertekan, bahkan demo. Boleh Anda baca itu petani negara lain demo," ujar Amran.

Baca Juga: DPR Terima Surpres, Calon Dubes Usulan Prabowo Masuk Tahap Uji Kelayakan

Amran juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan perubahan harga beras di pasar dunia. Ia menyebut harga beras yang sebelumnya berada di sekitar US$660 per ton turun menjadi sekitar US$368 per ton.

Menurutnya, penurunan harga tersebut tidak terlepas dari berkurangnya permintaan setelah Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dalam jumlah besar.

"Ini produksi kita sesuai yang disampaikan oleh FAO. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah harga beras dunia itu US$660 dolar per ton tiba-tiba turun, ini kami hafal angkanya, US$368 dolar per ton," tuturnya.

Bagi pemerintah, mempertahankan produksi dalam negeri menjadi alasan utama untuk tidak terburu-buru kembali membuka keran impor. Amran menilai masuknya beras dari luar negeri dapat mengirimkan sinyal yang kurang baik kepada petani ketika mereka sedang didorong meningkatkan produksi.

Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan harga dan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Jika pasokan impor masuk ketika produksi dalam negeri melimpah, pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut tidak justru menekan posisi petani lokal.

Amran pun menegaskan bahwa pemerintah memilih mempertahankan kebijakan tersebut meski Indonesia mendapat permintaan dari negara lain. Baginya, kepentingan petani dalam negeri harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pangan.

Kebijakan itu sekaligus menunjukkan perubahan posisi Indonesia di pasar beras global. Dari negara yang sebelumnya menyerap jutaan ton beras impor, pemerintah kini berupaya menjadikan produksi dalam negeri sebagai fondasi utama pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Amran menilai keberlanjutan kebijakan tersebut penting agar capaian produksi dan swasembada beras tidak hanya menjadi hasil sementara. Pemerintah ingin petani tetap memiliki keyakinan bahwa peningkatan produksi mereka akan diikuti dengan kepastian pasar di dalam negeri.