Pigai: Saya Disuruh Turun sebagai Menteri Tak Masalah, tapi Pakar Harus Akui Capaian Pemerintah

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap terbuka, termasuk jika seorang menteri dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya. Namun, ia meminta para pakar tidak hanya menyoroti kekurangan tanpa mengakui capaian dan manfaat kebijakan pemerintah bagi masyarakat.

Pigai bahkan mengatakan dirinya tidak keberatan jika kritik terhadap kinerja pemerintah berujung pada tuntutan agar seorang menteri turun dari jabatan. Menurutnya, persoalan utamanya bukan pada kritik, melainkan bagaimana penilaian tersebut disampaikan secara objektif.

"Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Pigai, kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan memang harus dikritisi. Bahkan, pertanggungjawaban pejabat dapat diminta apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Namun, ia menilai penilaian terhadap kebijakan tidak seharusnya berhenti pada sisi negatif. Capaian dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga perlu disampaikan agar publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai suatu kebijakan.

"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ujar Pigai.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai ketika menanggapi respons Mahfud MD terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai sejumlah pakar. Prabowo sebelumnya mengkritik pakar yang menurutnya melontarkan fitnah serta menekankan pentingnya kejujuran intelektual dalam pidatonya pada HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam pidato tersebut, Prabowo antara lain menggunakan ungkapan "saking pintarnya jadi goblok" ketika membahas fenomena yang ia kritik. Polemik itu kemudian berkembang setelah Mahfud memberikan pandangannya mengenai standar kepakaran dan kekurangan yang juga dapat dimiliki pejabat.

Pigai sebelumnya telah menegaskan bahwa kritik Prabowo tidak ditujukan kepada seluruh ilmuwan maupun ahli. Ia menyebut ada kelompok yang menurutnya menggabungkan status intelektual dengan berbagai peran lain, seperti aktivis, influencer, buzzer, partisan, atau kelompok kepentingan.

Kini, Pigai menekankan sisi lain dari persoalan tersebut, yakni bagaimana seorang pakar seharusnya memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kritik tetap diperlukan, tetapi harus disertai penilaian terhadap manfaat dan capaian yang ada.

Baca Juga: Pigai Ungkap Siapa Pakar yang Disindir Prabowo: Merangkap Aktivis hingga Buzzer

Pigai juga mengaitkan polemik tersebut dengan istilah post-truth. Menurutnya, kelompok yang dimaksud adalah pihak yang dianggap membungkam kebenaran, meniadakan fakta, atau membangun narasi berbeda di ruang publik dan media sosial.

"Ini hanya 'post-truth' aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. 'Post-truth', ya. 'Post-truth' itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," ujar Pigai.

Pigai menegaskan penjelasan tersebut tidak berarti pemerintah menutup ruang kritik. Sebaliknya, ia menyatakan kekurangan dalam kebijakan tetap dapat disampaikan, termasuk kritik keras terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab.

Menurut Pigai, persoalannya terletak pada penilaian yang tidak memberikan gambaran secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta pakar mengedepankan capaian pemerintah sekaligus tetap menyampaikan kritik ketika menemukan kekurangan dalam manajemen atau pelaksanaan kebijakan.

Dengan pernyataan tersebut, Pigai menempatkan kritik sebagai bagian yang tetap diperlukan dalam pemerintahan. Di saat yang sama, ia meminta penilaian terhadap kebijakan tidak hanya berisi kekurangan, tetapi juga mempertimbangkan capaian dan manfaat yang dirasakan masyarakat.