Atasi Kepadatan Ketapang-Gilimanuk, Pemprov Jatim Siapkan Rp6 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pembenahan Dermaga Bulusan. Penataan kawasan juga diarahkan pada penguatan konektivitas antara area Bulusan dan fasilitas penyeberangan yang melayani jalur Ketapang-Gilimanuk, sehingga pergerakan kendaraan dapat dikelola lebih efektif tanpa menambah beban lalu lintas di jalan raya.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap peningkatan kelancaran layanan di kawasan tersebut.

"ASDP menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat penanganan kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan masyarakat dan rantai distribusi logistik Jawa–Bali. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik dalam penguatan kapasitas pelabuhan maupun pengelolaan lalu lintas menuju kawasan penyeberangan,” ujar Windy, Rabu (23/9/2026).

Windy juga menambahkan, penataan kawasan yang terintegrasi menjadi penting mengingat Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu lintasan strategis yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik antara Jawa dan Bali.

“Dengan dukungan pemerintah dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, kami berharap langkah-langkah yang disiapkan dapat meningkatkan kelancaran layanan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sekaligus menjaga konektivitas Jawa–Bali,” tutur Windy.

Baca Juga: Kendala Cuaca, ASDP Sesuaikan Pola Operasi Ketapang-Gilimanuk

Baca Juga: Pecah Kemacetan Ketapang, Kemenhub Buka Opsi Angkutan Logistik Rute Tanjung Wangi-Lembar

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan, penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan operasional yang adaptif terhadap kondisi di lapangan.

“Dari sisi operasional, kami terus melakukan pengaturan secara dinamis dengan mempertimbangkan volume kendaraan, kesiapan kapal dan dermaga, serta kondisi cuaca dan perairan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dengan tetap menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama,” ujar Media.