Hanura Bocorkan Cara Menghadapi Perubahan Regulasi Pemilu Pasca Putusan MK

Partai Hanura mulai memanaskan mesin politiknya untuk menghadapi kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2031.

Langkah cepat ini diambil guna mengantisipasi perubahan sistem ketatanegaraan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilihan tingkat nasional dan daerah.

Ketua Tim Task Force sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan bahwa perubahan regulasi tersebut memaksa partai untuk bersiap lebih awal.

Sesuai putusan MK, Pileg DPR RI akan digelar serentak dengan Pilpres. Sementara itu, Pileg DPRD akan dilangsungkan bersama Pilkada selang dua hingga maksimal dua setengah tahun kemudian.

"Kita akan lihat bagaimana sistemnya di 2031 itu. Sebab, Undang-Undang Pilkada pasti berubah, Undang-Undang Pemilu juga berubah," ujar Rio usai Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force dengan DPD dan DPC Hanura se-Sumatera Barat di Hotel Mercure, Padang, Rabu (23/9/2026).

Menghadapi dinamika aturan yang akan datang, Hanura telah menetapkan arah kebijakan internal untuk memprioritaskan kader potensial maju di Pilkada.

Rio menginstruksikan para kader untuk mulai merajut basis dukungan sejak dini, mengingat kemenangan politik tidak bisa dibangun dalam waktu semalam.

Sebagai fondasi strategi pemenangan, DPP Hanura dijadwalkan akan menggelar survei internal secara komprehensif pada pertengahan tahun 2027.

Hasil survei elektabilitas ini akan menjadi acuan partai dalam memetakan Daerah Pemilihan (Dapil) potensial, mendistribusikan caleg, serta memperbaiki performa organisasi di daerah-daerah yang sebelumnya belum menghasilkan kursi.

Kesiapan mesin partai ini juga ditegaskan oleh Ketua DPD Hanura Sumatera Barat, Edi Naswany. Ia memastikan struktur partai di wilayahnya telah terkonsolidasi penuh hingga tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan.

Dengan infrastruktur partai yang solid, Hanura Sumbar mematok target ambisius pada kontestasi mendatang.

Partai menargetkan perolehan dua kursi DPR RI (dari Dapil Sumbar I dan Sumbar II), tujuh kursi DPRD Provinsi, dan 76 kursi DPRD Kabupaten/Kota, sekaligus membidik kursi kepala daerah untuk para kadernya.

Optimisme tersebut turut didorong oleh bergabungnya sejumlah wajah baru yang kini dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.

Edi mengungkapkan bahwa para pemimpin baru tersebut merupakan mantan kader dari partai lain, di antaranya PBB, Partai Buruh, PSI, NasDem, Gelora, Golkar, dan Garuda.

Migrasi politik ini dinilai menjadi amunisi penting bagi Hanura untuk memperluas basis pemilih di tingkat akar rumput.