Keliling dari Aceh hingga Maluku, Hanura Temukan Masalah Antrian BBM Mengular di Mana-Mana
Kredit Foto: Ist
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja kabinet menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah.
Hanura menilai persoalan distribusi solar dan Pertalite telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sektor pertanian dan logistik.
Kritik tersebut disampaikan Rio di sela konsolidasi nasional Partai Hanura di Kota Ambon, Maluku, Minggu (15/11/2026) malam. Ia mengaku menemukan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Rio, kelangkaan BBM, khususnya solar dan Pertalite, terjadi di sejumlah daerah mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Maluku. Bahkan, ia menyebut sejumlah truk harus mengantre hingga berhari-hari untuk mendapatkan bahan bakar.
"Setelah kami berkeliling dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sampai hari ini di Maluku, satu hal yang menyamakan Aceh sampai ke Maluku, antrean BBM. Setiap kami jalan dari bandara menuju hotel, kelihatan mobil-mobil truk antre sampai dua hari, nginap, itu kami prihatin," ujar Rio.
Ia menegaskan, persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak pada pengemudi kendaraan. Gangguan pasokan juga berpotensi menghambat distribusi pupuk bagi petani dan rantai pasok barang, sehingga dapat memicu kenaikan inflasi.
Rio meminta Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia mempertanyakan apakah kelangkaan terjadi akibat masalah distribusi, dugaan penimbunan solar di sejumlah titik, atau pembatasan kuota.
"Sebab itu, kami meminta Presiden Prabowo betul-betul memperhatikan persoalan ini. Apakah itu persoalan distribusi, atau ada persoalan penimbunan solar di beberapa titik, atau memang karena kuotanya yang dibatasi. Kami belum melihat langkah-langkah dari Menteri ESDM, Pak Bahlil, untuk mengatasi ini," tegasnya.
Hanura Minta Evaluasi Menteri ESDM dan Kabinet
Rio juga menyoroti pernyataan pemerintah yang kerap menyebut stok BBM dalam kondisi mencukupi, sementara masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan di lapangan.
Menurutnya, pergantian wakil presiden yang dijadwalkan pada 2 Desember mendatang dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengevaluasi kinerja jajaran pemerintahan, termasuk kabinet.
"Dalam konferensi pers, selalu dikatakan, 'stok cukup, stok cukup', tapi faktanya di mana-mana masyarakat mengeluh soal kelangkaan BBM. Setelah kita mempunyai wakil presiden baru, itu menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kabinet," tuturnya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan pada sisa masa jabatan, sehingga manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat sebelum memasuki tahun politik 2029.
Hanura Maluku Matangkan Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Selain membahas persoalan BBM, konsolidasi nasional Hanura di Ambon juga diarahkan untuk memperkuat struktur dan mesin politik partai menghadapi Pemilu 2029.
Rio menjelaskan, kedatangan Tim Task Force DPP Hanura ke Maluku bertujuan memastikan proses konsolidasi organisasi di daerah berjalan sesuai target.
Dari lebih dari seratus pimpinan anak cabang (PAC) atau pengurus tingkat kecamatan di Maluku, penguatan struktur disebut telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Hanura menargetkan seluruh kepengurusan PAC rampung pada pertengahan Desember 2026.
"Itu akan diselesaikan pada pertengahan bulan depan, teman-teman Hanura di Provinsi Maluku akan menyelesaikan 100 persen PAC. Itu bukan sekadar melengkapi struktur kepengurusan PAC, tapi menyiapkan mesin politik, agar kami bisa memastikan bahwa mesin politik siap di-on-kan pada Pemilu yang akan datang," imbuh Rio.
Ketua OKK DPD Hanura Provinsi Maluku, Alfred Erens Lelau, menyambut positif kehadiran Tim Task Force DPP. Menurutnya, kunjungan tersebut menambah semangat dan optimisme kader di daerah untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
"Kehadiran task force di Maluku menambah surplus keyakinan politik kami untuk bertarung dan menang di Maluku pada pemilu mendatang," ujar Alfred.
Ia memastikan konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat PAC dan ranting atau pengurus desa dan kelurahan. DPD Hanura Maluku juga akan menindaklanjuti evaluasi DPP terhadap sejumlah kepengurusan DPC yang dinilai tidak aktif.
Alfred menyebut satu DPC yang tidak hadir dalam kegiatan konsolidasi telah mendapat persetujuan Ketua DPD untuk dievaluasi, termasuk kemungkinan pergantian pengurus.
"Itu dipastikan akan diganti. Satu DPC yang tidak hadir sudah mendapat persetujuan dari Ketua DPD untuk kami lakukan evaluasi internal, hingga pergantian. Evaluasi bukan soal like and dislike, tapi bertujuan untuk menyiapkan mesin partai ini dalam menghadapi Pemilu," jelasnya.
Namun, Alfred belum bersedia mengungkap identitas DPC yang menjadi sasaran evaluasi. Ia mengatakan keputusan tersebut akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat pleno DPD Hanura Maluku.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat