Kredit Foto: Antara/Bayu Pratama S
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan memperkuat dukungan riset dan teknologi untuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), khususnya dalam pengembangan sistem deteksi dini titik panas (hotspot) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua BRIN Arif Satria menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendekatan pencegahan presisi berbasis desa dalam pengendalian karhutla. Pendekatan tersebut akan mengandalkan peran masyarakat desa, dukungan teknologi, serta penguatan mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Pernyataan itu disampaikan Arif usai mengikuti pertemuan bersama Presiden Prabowo dan para ilmuwan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).
"Pak Presiden sangat mengapresiasi kehadiran para peneliti, para ilmuwan, karena beliau sangat menghargai kepakaran para ilmuwan yang berasal baik dari BRIN maupun juga dari perguruan tinggi," ujar Arif.
Arif menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembentukan BPGMN yang sebelumnya disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. BRIN diminta mendukung keberadaan dan peran badan tersebut, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini karhutla.
"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot," katanya.
Menurut Arif, BRIN selama ini telah mengembangkan sistem deteksi dini dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ke depan, pengembangan teknologi tersebut akan diperbarui dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih untuk mendukung antisipasi kebakaran hutan lebih awal.
"Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Arif mengatakan Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan presisi berbasis desa. Konsep ini menempatkan desa sebagai salah satu tumpuan utama dalam upaya mencegah kebakaran hutan, dengan melibatkan masyarakat yang memiliki kedekatan langsung dengan sumber daya alam di sekitarnya.
"Pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Pak Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya," tutur Arif.
Ia menjelaskan, masyarakat desa dinilai memiliki peran strategis karena terdapat kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang selama ini terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan revitalisasi MPA menjadi bagian dari pendekatan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat, masyarakat peduli api, ya, masyarakat peduli api (MPA), adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif," katanya.
Arif menambahkan, desa menjadi fokus penting dalam strategi pencegahan karhutla ke depan. Menurutnya, penguatan kelembagaan di tingkat desa perlu berjalan seiring dengan pembentukan kelembagaan di tingkat nasional.
"Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan," ujarnya.
Selain penguatan kelembagaan, pertemuan tersebut juga membahas pemanfaatan teknologi untuk mendukung pencegahan dan penanganan karhutla. Arif menyebut sejumlah solusi yang dibicarakan, mulai dari teknologi water injection, pompa di tingkat desa, hingga bahan alternatif untuk pemadaman kebakaran.
"Tadi saya kira nanti para pakar akan bisa menyampaikan solusi teknologi apa saja yang ada, tadi sudah disebutkan soal water injection, kemudian juga soal pompa di tingkat desa, kemudian juga bahan alternatif untuk pemadaman, dan lain sebagainya," jelasnya.
Di sisi lain, Arif mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan aspek ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Ia menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di kawasan tersebut, sehingga solusi mata pencaharian menjadi salah satu perhatian dalam strategi pencegahan karhutla.
"Solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ungkap Arif.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas dibahas sebagai alternatif pengembangan mata pencaharian masyarakat. Sagu disebut sebagai pilihan untuk jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun, sementara kopi dipertimbangkan sebagai solusi jangka menengah. Adapun tanaman hortikultura dinilai dapat menjadi alternatif untuk jangka waktu yang lebih pendek.
"Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih delapan tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultura yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek," kata Arif.
Menurutnya, perhatian terhadap mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan menjadi bagian penting dari pembahasan Presiden. Solusi ekonomi tersebut diharapkan dapat dikembangkan bersama pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun desa.
"Mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan, menjadi concern dari Bapak Presiden, agar tetap dicarikan solusi ekonominya, dengan berbagai teknologi yang ada," pungkasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Tag Terkait:
