Isu Ijazah Gibran Bikin Heboh, Keretakan Kubu Prabowo dan Jokowi Mulai Tercium?

Isu keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Diaspora Indonesia sekaligus penulis lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dimas Budi Prasetyo, turut membaca dinamika di balik mencuatnya kembali persoalan tersebut.

Menurut Dimas, kemunculan isu lama itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di kalangan elite nasional. Ia menilai perkembangan tersebut bisa menjadi tanda adanya ketegangan antara dua kekuatan politik yang ia sebut sebagai kubu Hambalang dan Solo.

"Kalau berdasarkan kumpulan berita dan informasi, bisa jadi ini tanda perpecahan dua kubu: Hambalang dan Solo. Tafsiran saya sih begitu," ujar Dimas, dikutip dari unggahan di akun media sosialnya, Sabtu (26/9/2026).

Meski melihat adanya persaingan elite, Dimas justru menilai kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi demokrasi. Baginya, persaingan politik lebih baik dibandingkan elite saling merangkul tanpa adanya kekuatan yang mengawasi pemerintah.

"Bagi saya, elit yang gontok-gontokan itu lebih bagus daripada saling rangkul lantas rame-rame 'nggarong' duit rakyat. Ada oposisi kuat yang mengontrol kinerja pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa leha-leha dan semena-mena," jelas alumni UGM tersebut.

Dimas membandingkan situasi tersebut dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, menurutnya, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi kekuatan oposisi yang kritis terhadap pemerintah.

Di sisi lain, Dimas juga memberikan apresiasi terhadap sikap Gibran dalam beberapa persoalan terbaru. Ia secara khusus menyoroti permintaan maaf Gibran terkait persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perundungan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemeliharaan Gizi (SPPG).

"Apapun motifnya, di tengah kondisi seperti ini, pejabat yang mau meminta maaf itu bagi saya layak diapresiasi. Apalagi posisinya sebagai Wakil Presiden," ungkapnya.

Terkait wacana pengusutan kasus ijazah yang berpotensi membuat Gibran kehilangan jabatannya, Dimas meminta persoalan tersebut dilihat secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan yang terpilih dalam satu paket pada Pemilu.

"Kalau memang Gibran dinyatakan salah dalam kasus ijazah dan lengser, ya Prabowo juga harus lengser, karena mereka satu paket. Tapi kalau tujuannya hanya untuk melengserkan Gibran saja, saya tidak setuju," tegasnya.

Baca Juga: Loyalis Jokowi Ingatkan Gugatan Ijazah Gibran Bisa Guncang Legitimasi Pemilu 2024

Dimas juga melihat keberadaan elemen Solo di pemerintahan dapat menjadi salah satu kekuatan penyeimbang di tingkat pusat. Namun, ia menekankan hal tersebut harus diikuti dengan peningkatan efektivitas kerja Gibran serta keberanian mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

"Nasib menjadi WNI ini memang rumit, sampai harus berharap ada kekuatan penyeimbang untuk mengontrol dinamika pemerintahan yang ada," pungkas Dimas.