BPJS Diguyur Rp20 Triliun, Budi Gunadi Warning Rumah Sakit Jangan Bikin Pasien Antre Lama

Suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan tidak ingin berhenti sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi keuangan lembaga tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta tambahan dana itu ikut menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat saat menggunakan layanan kesehatan.

Budi menyoroti masih adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, ia meminta perbaikan kondisi keuangan BPJS diikuti dengan peningkatan kualitas pembayaran kepada rumah sakit.

Menurut Budi, pembayaran klaim yang lebih lancar seharusnya membuat rumah sakit memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Pemerintah tidak ingin dana yang telah disiapkan hanya memperbaiki arus kas BPJS tanpa diikuti perubahan di tingkat layanan.

"Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting di situ," kata Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Salah satu persoalan yang secara khusus disoroti Budi adalah antrean panjang yang masih dialami peserta BPJS Kesehatan. Ia juga mengingatkan rumah sakit agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pasien hanya karena mereka menggunakan layanan BPJS.

"Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus," tegas Budi.

Budi mengatakan keluhan mengenai pelayanan di rumah sakit masih banyak disampaikan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperbaiki pemerintah setelah adanya tambahan dana untuk BPJS Kesehatan.

Pemerintah sebelumnya telah menyetujui suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Budi menyebut dana tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi keuangan BPJS pada tahun ini.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Hadiri Ratas di Istana, Bahas Kondisi BPJS Kesehatan

"Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini," ujar Budi.

Suahasil Nazara yang disebut Budi adalah Menteri Keuangan, sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Persetujuan suntikan dana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Persoalan BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi pembahasan untuk kondisi tahun ini. Budi mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan BPJS pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

"Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki," kata Budi.

Budi menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu menjadi momentum untuk melaporkan perkembangan kondisi keuangan BPJS setelah pemerintah menyetujui suntikan dana Rp20 triliun.

Namun, bagi Budi, perbaikan kondisi keuangan BPJS bukan tujuan akhir. Ia ingin dana tersebut ikut memperlancar pembayaran kepada rumah sakit sehingga fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

Dengan demikian, manfaat suntikan dana Rp20 triliun diharapkan tidak hanya terlihat dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan. Perubahan juga diharapkan dirasakan masyarakat melalui akses layanan yang lebih baik, antrean yang lebih terkendali, serta tidak adanya perlakuan berbeda terhadap pasien peserta BPJS.