Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis PTN, Anggaran Militer dan Polisi Diusulkan Dipangkas

Jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif menyoroti langkah pemerintah yang tengah mematangkan rencana untuk menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Arif mempertanyakan ketersediaan anggaran sebesar Rp93,7 triliun yang dibutuhkan untuk membiayai lebih dari 2,8 juta mahasiswa aktif di PTN.

Menurutnya, dana tersebut baru bisa tersedia jika pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta memangkas anggaran militer dan kepolisian.

"Memang ada uangnya? Kalau MBG dan KDMP dihentikan, mungkin baru bisa. Juga kurangi anggaran militer dan polisi. Itu akan jauh lebih berguna," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (30/9).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah menargetkan rencana kuliah gratis tersebut rampung dalam waktu dua hingga empat minggu sejak akhir September 2026.

“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy dalam keterangan di Jakarta, Rabu 23 September 2026.

Baca Juga: Prabowo Wacana soal Kuliah Gratis, Guru Besar UGM: Biar Enggak Omon-Omon Terbitkan Dasar Hukumnya

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah melakukan simulasi awal yang menunjukkan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp93,7 triliun untuk menggratiskan biaya kuliah bagi 2,83 juta mahasiswa PTN di seluruh Indonesia.

Meski demikian, angka tersebut masih terus dibahas dan dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta ruang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).