Gantikan Sugiono, Menlu Arrmanatha Bongkar Sikapnya soal Politik Luar Negeri di Era Prabowo

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir langsung bicara mengenai arah politik luar negeri Indonesia setelah resmi menggantikan Sugiono. Ia menegaskan diplomasi Indonesia akan tetap berjalan sesuai mandat konstitusi dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Arrmanatha seusai mengikuti pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Menurutnya, pergantian posisi Menlu tidak berarti Indonesia akan mengubah arah politik luar negerinya.

Arrmanatha menegaskan dirinya akan melanjutkan berbagai pekerjaan yang sebelumnya telah dijalankan Sugiono. Ia juga menyebut arahan Presiden Prabowo menjadi bagian penting dalam menjalankan mandat politik luar negeri Indonesia.

"Mandat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono dan tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik telah dilakukan oleh Bapak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden karena pada akhirnya mandat polugri itu ada di Bapak Presiden," kata Arrmanatha.

Bagi Arrmanatha, kesinambungan menjadi salah satu karakter penting dalam diplomasi Indonesia. Ia menilai politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menunjukkan konsistensi sebuah negara dalam menjalankan hubungan internasional.

"Suatu negara yang memiliki polugri yang stabil, yang dari tahun ke tahun itu stabil, adalah negara yang baik, dan itu adalah Indonesia," ujarnya.

Arrmanatha pun menegaskan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas dalam menjalankan politik luar negeri. Mandat tersebut bersumber dari konstitusi dan akan menjadi pijakan dalam menjalankan tugasnya sebagai Menlu.

Salah satu agenda yang akan menjadi perhatian Indonesia adalah pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030. Pencalonan itu sebelumnya diumumkan Sugiono dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2026.

Arrmanatha mengatakan pencalonan tersebut sekaligus menunjukkan keyakinan Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme. Indonesia, kata dia, akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong reformasi sistem multilateral.

"Ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong reformasi sistem multilateral," kata dia.

Agenda tersebut menjadi salah satu pekerjaan diplomasi yang harus dilanjutkan setelah pergantian Menteri Luar Negeri. Sebelumnya, pemerintah memang telah menggiatkan kampanye untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029-2030.

Baca Juga: Xanana Gusmao Lebih Pilih Temui Jokowi daripada Prabowo, Menlu Sugiono: Kemlu Tak Terima Pemberitahuan

Arrmanatha sendiri bukan sosok baru di Kementerian Luar Negeri. Sebelum dipercaya sebagai Menlu, ia menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024 dan sebelumnya memiliki pengalaman sebagai diplomat karier dalam berbagai penugasan internasional.

Ia pernah menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar RI untuk Prancis, serta Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York. Pengalaman tersebut membuat Arrmanatha telah lama berkecimpung dalam diplomasi bilateral maupun multilateral.

Dengan posisi barunya, Arrmanatha kini berada di garis depan dalam menjalankan mandat politik luar negeri Indonesia. Ia menegaskan pekerjaan tersebut akan tetap berpijak pada konstitusi, meneruskan hal-hal yang telah dilakukan Sugiono, serta mengikuti arahan Presiden Prabowo.

Arrmanatha resmi dilantik sebagai Menlu oleh Prabowo di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026). Pengangkatan tersebut menempatkannya sebagai penerus Sugiono sekaligus membawa sejumlah agenda diplomasi Indonesia yang sudah berjalan ke tahap berikutnya.