Video Bupati Siak Viral Bongkar Kondisi 3T, Wapres Gibran Turun Tangan

Video Bupati Siak Afni Zulkifli saat mengunjungi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Desa Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, viral di media sosial. Video tersebut ditonton jutaan kali dan telah direpost oleh 8.489 akun hingga menyebar secara nasional.

Viralnya video itu turut mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sehari setelah video ramai diperbincangkan, Sekretariat Wakil Presiden menghubungi staf Afni dan meminta tim turun langsung untuk melihat kondisi wilayah 3T Siak.

Afni mengatakan, tim khusus berjumlah delapan orang dijadwalkan meninjau lokasi. Komunikasi antara Pemkab Siak dan tim Wapres bahkan berlangsung hingga Sabtu malam untuk membahas akses menuju wilayah tersebut.

Persoalan akses menjadi salah satu tantangan utama. Menurut Afni, Teluk Lanus hanya bisa dicapai menggunakan kapal sewaan yang menjadi satu-satunya akses transportasi bagi masyarakat. Kapal tersebut juga tidak tersedia setiap hari, melainkan hanya tiga kali dalam sepekan.

Kondisi itu membuat persoalan di wilayah 3T Siak bukan hanya soal transportasi. Fasilitas penginapan juga belum memadai, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, jalan darat, hingga sektor pertanian masih menjadi pekerjaan rumah.

Afni berharap kunjungan tim Wapres tidak berhenti pada peninjauan administratif, tetapi menghasilkan solusi nyata. Ia mengusulkan sejumlah kebutuhan, seperti pengadaan kapal dan dukungan transportasi pendidikan berupa bus sekolah.

Salah satu persoalan yang ikut disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Afni menyebut sejumlah wilayah 3T di Siak belum mendapatkan layanan tersebut. Padahal, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah tersedia, tetapi belum beroperasi.

“Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka,” ujar Afni, Minggu (4/10/2026).

Untuk mencapai Dusun Mungkal dari wilayah Teluk Lanus, perjalanan menggunakan kapal bahkan dapat memakan waktu sekitar enam jam. Kondisi tersebut menunjukkan betapa terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Di tengah persoalan tersebut, Pemkab Siak juga tengah memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) migas. Afni bersama Ketua DPRD dan Badan Anggaran DPRD Siak berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) 2027, terutama potensi penurunan DBH migas.

Afni menyebut berdasarkan proyeksi yang diterima, DBH migas Siak pada 2027 berpotensi turun sekitar 70%. Ia meminta pemerintah pusat menjelaskan dasar perhitungan tersebut secara transparan.

Baca Juga: Bupati Siak Kesal, DBH Migas 2027 Dipangkas 70 Persen

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ubah Kertajati, Bandara Disiapkan Jadi Pusat Industri Dirgantara

“Saya berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah,” katanya.

Karena tidak dapat mendampingi tim Wapres secara langsung, Afni meminta Wakil Bupati Siak Syamsurizal dan jajaran Pemkab menunjukkan kondisi riil di lapangan.

Menurut Afni, persoalan tersebut menjadi ironi karena Siak merupakan daerah penghasil minyak, kehutanan, dan sawit. Namun, masih ada masyarakat yang tinggal di wilayah 3T tanpa akses jalan darat yang memadai.

“Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak,” tegas Afni.