Uji Calon Anggota BPK, DPR Soroti Risiko Pengkondisian Temuan Audit

Independensi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi sorotan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK RI di Komisi XI DPR RI, pada Senin, (5/10/2026).

Anggota Komisi XI, Thoriq Majiddanor, mempertanyakan potensi pengkondisian temuan dan opini audit serta meminta calon anggota BPK menjelaskan langkah konkret untuk menjaga integritas hasil pemeriksaan.

Dalam sesi tanya jawab dengan Agung Nur Probohudono calon anggota BPK RI yang diuji DPR, Thoriq mempertanyakan jaminan agar temuan pemeriksaan tidak dapat dinegosiasikan. Ia menilai, jika temuan atau opini audit dapat dikondisikan, gagasan transformasi pemeriksaan BPK berisiko dibangun di atas data yang tidak lagi independen.

“Kalau temuan atau bahkan opini dapat diduga dikondisikan, maka seluruh konsep insight, foresight, dan public value Saudara dibangun di atas data yang mungkin sudah terkontaminasi,” ujar Thoriq Majjiddanor tersebut dalam transkrip uji kelayakan.

Ia meminta, Agung menjelaskan tiga perubahan konkret yang berani diterapkan dalam 100 hari pertama jika terpilih menjadi anggota BPK. Ia juga mempertanyakan kesediaan Agung menerapkan digital audit trail yang tidak dapat dihapus untuk setiap perubahan temuan setelah exit meeting, mekanisme pengunduran diri dari pemeriksaan (recusal) jika terdapat konflik kepentingan, serta peninjauan mutu independen apabila terjadi perubahan material menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Agung mengatakan dirinya perlu mempelajari terlebih dahulu mekanisme kerja BPK sebelum menentukan cara penerapan berbagai konsep yang selama ini diajarkannya sebagai akademisi.

“Teori-teori yang sudah saya ajarkan kepada mahasiswa kami, termasuk juga audit trail, bagaimana independensi, bagaimana kemudian terkait dengan data yang kemudian bisa dihubungkan dengan sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang ada, itu bisa kita terapkan,” kata Agung dalam sesi tanya jawab.

Ia menambahkan, penerapan konsep tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme kelembagaan BPK. Agung menyatakan ingin mendorong penguatan BPK sebagai institusi yang berperan menjaga ketahanan keuangan negara.

Selain independensi, Agung menyoroti pentingnya mengubah orientasi pemeriksaan agar tidak berhenti pada pencapaian opini audit. Menurut dia, kualitas pemeriksaan harus dinilai dari substansi dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar hasil akhir berupa opini WTP.

“Yang paling penting adalah substansi di atas format. Kalau hanya format saja, format WTP, WTP, Wajar Tanpa Pengecualian, orang akan mengejar ke situ yang dikejar adalah formatnya, bukan substansinya,” ujarnya.

Baca Juga: Surati Presiden Prabowo, KOSMAK Desak BPK Audit Denda Satgas PKH

Baca Juga: Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Terseret Persoalan Dana Haji, BPKH Diminta Audit Forensik

Agung mencontohkan, manfaat pengelolaan keuangan negara semestinya dapat dirasakan melalui layanan publik yang lebih baik, seperti ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, kondisi atap sekolah yang aman, serta layanan dokter yang menjangkau masyarakat.

Untuk mendukung perbaikan tersebut, Agung mengusulkan transformasi pemeriksaan melalui tiga pendekatan, yakni oversight, insight, dan foresight. Pendekatan ini diharapkan membantu BPK tidak hanya menemukan masalah yang telah terjadi, tetapi juga mengidentifikasi akar persoalan dan mengantisipasi risiko pengelolaan keuangan negara ke depan.