Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji tidak ingin masa jabatannya di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berjalan biasa-biasa saja. Ia menargetkan adanya langkah besar yang bisa meninggalkan warisan bagi perkembangan industri nasional.
Sarmuji mengatakan dirinya datang ke Kemenperin dengan meninggalkan posisi yang juga strategis. Karena itu, ia ingin keberadaannya sebagai menteri memberikan perubahan yang dapat dirasakan oleh sektor industri.
“Saya datang ke sini menjadi Menteri itu meninggalkan posisi yang juga strategis. Jangan sampai keberadaan saya sebagai Menteri itu ya biasa-biasa saja. Jadi kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor, supaya industri ini tumbuh makin cepat,” kata Sarmuji saat ditemui di Jakarta, Senin (5/20/2026).
Menurut dia, percepatan pertumbuhan industri menjadi penting karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.
Sarmuji menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dicanangkan pemerintah akan sulit dicapai apabila pertumbuhan sektor industri tidak cukup tinggi.
“Karena hanya dengan industri yang tumbuh cepat, pertumbuhan ekonomi kita juga akan bisa terangkat seperti target Pak Presiden 6 persen. Kalau pertumbuhan industrinya nggak tinggi, akan sulit dicapai pertumbuhan ekonomi 6 persen,” ujarnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Sarmuji menempatkan industri sebagai sektor penting dalam penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja menjadi alasan lain mengapa pertumbuhannya perlu dipacu.
“Apalagi penyerapan tenaga kerja, sektor industri itu penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding sektor-sektor yang lain. Sehingga tumbuhnya harus lebih tinggi kalau mau pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi sesuai dengan target Presiden 6 persen,” katanya.
Kemenperin Harus Jadi Akselerator
Sarmuji juga membawa cara pandang berbeda mengenai keberadaan Kemenperin. Ia mempertanyakan apakah industri akan tetap berjalan apabila kementerian tersebut tidak ada.
Menurut dia, apabila industri tetap dapat berjalan tanpa keberadaan Kemenperin, maka fungsi kementerian harus diarahkan untuk memberikan akselerasi terhadap perkembangan industri.
“Andaikan Kemenperin itu enggak ada, industri-industri itu masih bisa berjalan atau enggak? Kalau masih bisa berjalan, jadi logikanya harus dibalik,” ujarnya.
Karena Kemenperin sudah menjadi bagian dari ekosistem pemerintah, Sarmuji menilai keberadaan kementerian tersebut harus memberikan nilai tambah bagi industri yang berada di bawah pembinaannya.
“Keberadaan Kemenperin harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin,” katanya.
Baca Juga: Mesin Industri RI Dibayangi Ketertinggalan, Kemenperin Turun Tangan Audit
Baca Juga: Industri Tekstil Tumbuh 6,36 Persen, AGTI Harap Menperin Sarmuji Jaga Momentum
Sarmuji menyadari sejumlah persoalan industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan Kemenperin. Karena itu, ia mendorong koordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.
Salah satu persoalan yang disorotnya adalah kebijakan impor. Menurut Sarmuji, keterbukaan izin impor tanpa mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri dapat membuat sektor tertentu kesulitan bertahan.
“Kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri di dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu,” ujarnya.
Karena itu, Sarmuji menilai pencapaian target industrinya membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
“Kita butuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder,” katanya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: