Prabowo Belum Berani 'Radikal' Berantas Korupsi, Kepala Bakom Cerita Soal Menteri Idealis Masuk Bulan Depan

Tokoh pergerakan yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum mengambil langkah radikal untuk membersihkan kabinet dari figur yang memiliki rekam jejak bermasalah.

Menurut Syahganda, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kemauan Prabowo. Posisi presiden yang lahir dari proses pemilu membuatnya harus berhadapan dengan konfigurasi politik serta kepentingan kelompok yang ikut mendukung kemenangan.

Pandangan itu disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar yang tayang pada 3 Oktober 2026.

"Orang itu kan lahir dari mana? Apakah dia kudeta? Apakah dia revolusi, ataukah pemilu? Prabowo ini kan lahir dari pemilu. Di dalam pemilu itu ada namanya kelompok pemenang," ungkap Syahganda.

Ia menjelaskan kemenangan Prabowo tidak hanya ditopang Partai Gerindra. Pemerintahan saat ini juga terbentuk melalui dukungan koalisi besar dan kelompok politik dari pemerintahan sebelumnya.

Konfigurasi tersebut, menurut Syahganda, membuat Prabowo harus melakukan pembagian konsesi politik, termasuk dalam penentuan posisi menteri. Persoalan muncul ketika partai-partai koalisi mengusulkan figur yang menurutnya tidak selalu memiliki kapasitas dan pemahaman yang sejalan dengan gagasan ekonomi kerakyatan Prabowo.

Syahganda kemudian mengutip pandangan sesama aktivis, Rocky Gerung, mengenai kondisi kabinet saat ini.

"Istilah Rocky Gerung itu, 70 persen menterinya Prabowo tidak ngerti ideologinya Prabowo. Nah, ini gimana? Ini menurut saya trap (jebakan) dari demokrasi kita yang palsu selama ini," urainya.

Menurut Syahganda, kondisi tersebut membuat Prabowo tidak dapat begitu saja melakukan pemecatan atau pembersihan total terhadap kabinet. Presiden, kata dia, harus memperhitungkan kepentingan kelompok-kelompok yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Meski demikian, Syahganda menilai Prabowo tidak tinggal diam. Ia menyebut presiden memilih pendekatan gradual atau bertahap dibandingkan mengambil langkah revolusioner secara langsung.

Salah satu langkah yang disebut Syahganda adalah masuknya aktivis independen seperti Jumhur Hidayat ke dalam kabinet. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan salah satu eksperimen politik yang dilakukan Prabowo, meski kemudian menimbulkan reaksi dari sejumlah kelompok politik.

Baca Juga: Selamatkan dr. Tifa dan Roy Suryo, Kepala Bakom Syahganda Ungkap Lobi ke Lingkaran Prabowo

Di sisi lain, Syahganda menilai komitmen personal Prabowo terhadap pemberantasan korupsi tetap terlihat. Ia mencontohkan sikap Prabowo yang menurutnya tegas terhadap pihak-pihak yang berupaya melakukan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Syahganda berharap pendekatan tersebut nantinya diikuti dengan keberanian Prabowo untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap partai-partai pendukungnya.

"Mudah-mudahan kalau di Oktober (2026) ini ada reshuffle, Prabowo di dua tahun kepemimpinannya bisa mulai memasukkan 5 sampai 7 menteri idealis yang punya kapasitas dan ideologinya sama, sehingga dia bisa lari kencang," pungkasnya.