Percepat Hilirisasi, PERTAMISI Dorong Fleksibilitas Ekspor dan Penguatan HPM Silika Nasional

Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (PERTAMISI) mendorong pemerintah untuk segera memberikan fleksibilitas dalam kebijakan ekspor komoditas silika dan memperkuat formulasi Harga Patokan Mineral (HPM).

Langkah strategis ini dinilai krusial guna mempercepat agenda hilirisasi dan mendongkrak daya saing industri silika nasional di pasar global.

Ketua Umum PERTAMISI, Dr. Ir. R. Sukhyar, menegaskan bahwa Indonesia menyimpan potensi sumber daya silika yang sangat masif dan berpeluang menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di luar komoditas tambang arus utama.

"Indonesia bukan hanya punya nikel, tembaga, dan bauksit, tetapi kita punya potensi silika yang sangat besar. Bahkan mungkin salah satu yang terbesar di ASEAN," ungkap Sukhyar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika dan Percepatan Hilirisasi" di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sukhyar menyoroti regulasi spesifikasi ekspor silika saat ini yang dinilai terlampau ketat, sehingga berisiko melemahkan daya saing produk Indonesia berhadapan dengan negara lain.

Untuk itu, PERTAMISI mengusulkan adanya perluasan standar kualitas produk silika yang diizinkan melenggang ke pasar global.

Meski mendesak adanya fleksibilitas, Sukhyar menggarisbawahi bahwa komoditas tersebut wajib melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu untuk mencegah praktik ekspor bahan mentah murni.

Di samping kebijakan ekspor, PERTAMISI meminta pemerintah pusat turun tangan menyusun parameter HPM secara nasional. Saat ini, kewenangan penetapan harga berada di tingkat provinsi, yang rentan memicu disparitas kebijakan antarwilayah.

Formulasi harga dari pusat ini nantinya tidak berupa angka absolut, melainkan parameter hitungan yang mengacu pada tren harga internasional serta spesifikasi kualitas komoditas.

Sementara itu, Pengurus PERTAMISI, Tandi Soenarto, menyoroti urgensi kepastian perizinan di sektor hulu pertambangan. Menurutnya, cita-cita hilirisasi mustahil terwujud jika rantai pasok bahan bakunya tersendat oleh ruwetnya birokrasi perizinan.

"Bagaimana mau bicara hilir kalau hulunya tidak bisa berjalan?" tegas Tandi. Ia merujuk pada kondisi nyata di Kalimantan Timur, di mana aktivitas pertambangan silika belum berjalan optimal akibat ketidakpastian izin. Situasi ini membuat pengusaha harus terus "membakar" uang untuk biaya operasional operasional meski tidak ada produksi.

Padahal, kelancaran di sektor hulu sangat krusial untuk menangkap peluang industri hilir bernilai tambah tinggi, seperti produksi silicon metal yang menjadi bahan baku utama industri solar cell (panel surya).

Sebagai tindak lanjut dari FGD yang melibatkan pelaku usaha, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan tersebut, PERTAMISI akan menyusun White Paper Kebijakan Nasional Silika Indonesia.

Dokumen strategis ini akan diserahkan sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah guna menciptakan ekosistem industri yang seimbang antara kepentingan ekspor, kepastian investasi, dan percepatan hilirisasi.