Reshuffle Berkali-kali, Pakar: Tidak ada Tindakan yang Berarti dari Menteri yang Menggantikan

Perombakan kabinet kembali menjadi perhatian setelah belum lama ini Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pemerintahan. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai frekuensi perombakan kabinet yang dilakukan pemerintahan Prabowo justru memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik perubahan tersebut.

Feri bahkan mengaitkan keberlangsungan kabinet dengan tingkat keyakinan Presiden terhadap orang-orang yang berada di dalamnya. Menurutnya, susunan kabinet akan lebih langgeng apabila diisi oleh figur yang benar-benar diyakini sebagai pilihan Prabowo sendiri.

“Kalau bangunan kabinet itu berisi orang-orang yang dia yakini adalah orang-orang Presiden Prabowo sendiri, bukan campur tangan yang lain, maka tentu ini akan langgeng ya,” katanya dalam Program Satu Meja The Forum yang tayang di YouTube Kompas TV, Rabu (7/10/2026) malam.

Baca Juga: PSI: Gibran Ini Lumayan Bikin Pusing Banyak Orang

Olehnya itu, Feri menyoroti frekuensi reshuffle yang telah terjadi. Ia menyebut rata-rata perombakan kabinet dilakukan sekitar 3,5 bulan sekali. Dalam perspektif ilmu politik, kondisi tersebut menurutnya dapat menunjukkan persoalan kepercayaan diri seorang presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

“Kalau kita rata-rata itu hampir 3,5 bulan sekali, kalau pakai rata-rata ya, dilakukan kocok ulang kabinet. Dalam terminologi pendekatan ilmu politik, ini menunjukkan presiden yang tidak percaya diri, sangat-sangat tidak percaya diri,” sebut Feri.

Feri tidak menampik bahwa reshuffle merupakan hal yang dapat diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Perubahan komposisi kabinet dapat dilakukan ketika hasil evaluasi Presiden menunjukkan adanya posisi atau kinerja yang perlu diperbaiki.

Baca Juga: Fahri Hamzah: Ada yang Ingin Ganggu Kepemimpinan Prabowo dengan Menyingkirkan Gibran Dulu

Akan tetapi, ia mempertanyakan makna dari enam kali perombakan kabinet yang telah dilakukan Prabowo sebelum reshuffle ketujuh. Menurutnya, perubahan tersebut belum terlihat memberikan dampak berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Dari enam kali sebelum yang ke-7 ini, kita tidak melihat apa makna dari reshuffle itu dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada kebijakan dan tindakan yang berarti dari menteri-menteri yang menggantikan posisi itu," ujarnya.

Pandangan tersebut kemudian membuat Feri mempertanyakan apakah seluruh rangkaian perombakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara.

“Atau memang ini sebuah reshuffle yang diperlukan untuk penyelenggaraan negara. Bacaan saya tidak ada gambaran yang memperlihatkan ini sebagai sebuah kebutuhan,” lanjutnya.