Biaya Haji 2027 Lebih Murah, tapi DPR Wanti-wanti Hal Ini

Biaya yang harus dibayar jemaah haji pada 1448 H/2027 M lebih ringan berkat tambahan subsidi pemerintah. Namun, di balik upaya menekan beban biaya tersebut, DPR mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah, meski kebutuhan biaya penyelenggaraan haji terus meningkat.

Atalia menjelaskan, kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara keseluruhan sulit dihindari. Sejumlah faktor yang mempengaruhi di antaranya kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta penyesuaian biaya akomodasi dan layanan jemaah di Arab Saudi.

Baca Juga: Dokter Tifa Tolak Saksi di Sidang Ijazah: Kami Dapat Bukti Ternyata Mereka...

Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), angka BPIH sempat mencapai sekitar Rp98 juta per jemaah. Namun, tambahan subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah membuat beban yang harus ditanggung langsung oleh jemaah dapat ditekan. Pada akhirnya, sisa biaya pelunasan yang dibayar jemaah menjadi hanya sekitar Rp23 jutaan, sementara sekitar Rp43 jutaan ditanggung BPKH. 

"Kita mendapat kabar gembira begitu dari pemerintah karena ada subsidi sekitar Rp3,2 juta. Sehingga membuat, alhamdulillah, kita meskipun ada kenaikan dari sisi kebutuhan menjadi sekitar Rp98 juta, tapi karena ada subsidi tersebut maka yang harus dibayarkan oleh para jemaah menjadi berkurang," ujar Atalia.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kebijakan subsidi dan efisiensi pembiayaan menunjukkan perhatian pemerintah untuk menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memberikan kepastian sekaligus mengurangi kekhawatiran jemaah terhadap potensi kenaikan biaya operasional haji.

Baca Juga: Bukan Gerindra, Partai Ini Siapkan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Wakilnya...

Meski begitu, Atalia menegaskan bahwa penekanan biaya tidak boleh membuat pelayanan kepada jemaah menurun. Peningkatan standar fasilitas dan layanan, termasuk penyesuaian kelas zonasi layanan, harus tetap dibarengi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

"Nah, tapi yang menjadi kata kunci adalah tentu pelayanan tidak boleh menjadi berkurang. Kita berharap bahwa dari waktu ke waktu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik lagi dan bisa mengantarkan para jemaah menjadi haji yang mabrur," tegas legislator daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut.