Wantimpres Prabowo Sebut Dugaan Lama Soal Konspirasi Ijazah Asli Gibran Terbukti Usai Putusan MK

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung buka suara terkait dengan putusan terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya hal itu telah menimbulkan implikasi politik yang serius.

Rocky menyebut dugaan publik mengenai ketidakmampuan politikus muda itu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti. MK menurutnya seolah-olah menyerahkan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Baca Juga: Golkar Buka Peluang Usung Lagi Prabowo-Gibran di Pilpres 2029: Tapi Itu Kan Nanti, Kita Kerja Dulu

“Coba saya ulas aja nih. Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimenangkan. Tapi implikasi dari cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky Gerung, dikutip Jumat (9/10/2026).

Ia kemudian menggambarkan putusan tersebut sebagai upaya mengalihkan keresahan masyarakat kepada DPR. Rocky khawatir persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu justru berkembang menjadi perdebatan politik baru.

“Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi, dia kirim bola panas ke DPR,” lanjutnya.

Rocky juga menyoroti reaksi masyarakat setelah putusan MK. Menurutnya, polemik persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat dilepaskan dari kecurigaan publik mengenai dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan.

“Karena pada akhirnya orang merasa bahwa semua yang diduga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti itu,” ujarnya.

Rocky turut menyinggung fenomena pencopotan foto Wapres Gibran. Ia menyebut tindakan yang dikaitkannya dengan beberapa ketua anggota dewan daerah dalam beberapa hari terakhir sebagai gambaran dampak politik dari putusan MK.

“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.

Menurut Rocky, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa polemik mengenai persyaratan pendidikan wakil presiden berpotensi meluas ke persoalan legitimasi politik di mata masyarakat.

Rocky juga mengingatkan agar polemik yang menyangkut wapres tidak turut membebani Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan posisi wakil presiden sehingga tidak semestinya berkembang menjadi tekanan politik terhadap presiden.

Baca Juga: Mahfud Soal Ijazah Gibran: Tak Akan Ketemu Meski Dicari Sampai Mati

“Kalau dia dilengketkan bahwa ada seseorang yang mau melengketkan supaya dua-duanya kena hukuman moral, maka Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu jika psikologi publik menuntut presiden untuk dipancing terlibat dalam memberi komentar. Jadi, nggak boleh,” jelasnya.