Syahganda Yakin Prabowo Berada di Jalur yang Benar, Ini Penilaiannya atas Dua Tahun Pemerintahan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai Presiden Prabowo Subianto berada di jalur yang benar dalam menjalankan pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinannya. Penilaian tersebut didasarkan pada keyakinannya terhadap arah kebijakan Prabowo, termasuk program kesejahteraan masyarakat dan penguatan koperasi.

Syahganda mengaku dirinya adalah seorang aktivis yang telah lama mengenal dinamika politik nasional melalui keterlibatannya dalam gerakan mahasiswa sejak era 1980-an. Ia mengatakan keputusannya bergabung dengan pemerintahan didasari keyakinan terhadap kepemimpinan Prabowo.

“Dan saya enggak mau di pemerintahan. Jadi, yang bisa saya mau itu yang saya yakin benar, gitu loh. Dan saya yakin Pak Prabowo benar, gitu,” ujar Syahganda saat ditemui di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Sabtu (10/10/2026).

Ia bahkan menegaskan keyakinannya terhadap arah pemerintahan saat ini sebagai alasan untuk bergabung.

“Jadi Pak Prabowo ini sudah benar semua, makanya saya mau bergabung, gitu loh,” katanya.

Dalam menilai kebijakan pemerintahan Prabowo, Syahganda menyoroti dua program yang menjadi perhatian publik, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki landasan untuk memperluas kesejahteraan masyarakat. Ia merujuk pada persoalan stunting sebagai salah satu alasan pentingnya intervensi pemerintah melalui program tersebut.

“ASIAN Development Bank mencatat 2018 itu 20 juta orang stunting. Itu kan fakta dari sebuah lembaga yang kredibel. Tapi Presiden juga punya konsep yang namanya bagaimana memperbesar welfare,” ujarnya.

Syahganda menilai pendekatan kesejahteraan yang diperluas menjadi salah satu landasan program MBG. Namun, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia mencontohkan penyesuaian target anggaran MBG yang menurutnya dilakukan setelah muncul persoalan dalam tata kelola. Syahganda menyebut target yang semula Rp300 triliun dikoreksi menjadi Rp200 triliun lebih.

“Kan semua organisasi kan begitu kan? Organisasi kan teorinya gitu, ada refleksinya. Refleksi beliau udah turunin, sekarang jadi 200-an,” katanya.

Selain MBG, Syahganda menilai KDMP merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi dalam struktur perekonomian nasional. Ia menyoroti ketimpangan antara dominasi sektor swasta dan besaran aset koperasi.

Menurutnya, penguatan koperasi sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.

“Jadi wajar dong Bapak Presiden kemudian melakukan pemihakkan, memperkuat koperasi itu sebagai agen-agen konstitusi,” ujar Syahganda.

Ia juga menilai pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap target pembentukan KDMP. Dari rencana awal sebanyak 81.000 koperasi, Syahganda menyebut target tersebut dikoreksi menjadi 26.600 koperasi.

“Jadi saya pikir dari teori organisasi Presiden sangat benar, dia akan mengevaluasi kembali,” katanya.

Di luar kebijakan domestik, Syahganda turut menyoroti arah politik luar negeri Prabowo. Ia menilai Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan di tengah persaingan kekuatan global, terutama antara Amerika Serikat dan kelompok negara-negara Selatan-Selatan yang antara lain terwadahi dalam BRICS.

“Ya saya pikir Bapak Presiden bagus dalam konteks mengarung di dua karang, antara Amerika yang makin tetap ingin menghegemoni, dengan kekuatan Selatan-Selatan yang tadi beliau sampaikan, itu yang sekarang dikenal dengan teman-teman BRICS,” ujarnya.

Syahganda menilai pendekatan tersebut dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi ekonominya dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.