Program MBG Harus Gerakkan Ekonomi Sekitar, Lokalisasi Rantai Pasok jadi Cara

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan kebutuhan pangan program agar petani, peternak, dan UMKM setempat turut merasakan manfaatnya.

Menurut Ubaid, pengadaan bahan pangan MBG seharusnya mempertimbangkan potensi produksi di masing-masing daerah. Wilayah yang memiliki peternak ayam, misalnya, dapat memprioritaskan telur dan daging ayam dari peternak lokal. Begitu pula hasil produksi petani beras, sayuran, dan pembudidaya ikan lele.

“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, supplier beras, supplier segala macam itu mestinya sumber daya yang ada di masyarakat situ, apa yang ada di lokal,” kata Ubaid dalam Podcast Jurnalis & Content Creator (JCCNetwork), Senin (12/10/2026).

Ia menilai, salah satu tantangan pelaksanaan MBG adalah pelokalan sistem pasokan pangan. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan bahan pangan berdasarkan jenis dan periode pengadaan, kemudian menyesuaikannya dengan kapasitas produksi masyarakat.

Jika produksi lokal belum mencukupi, pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mendorong pengembangan usaha baru sesuai kebutuhan program.

Ubaid juga menekankan pentingnya koordinasi antarsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Tanpa koordinasi, pelaksanaan program yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi memicu persaingan antarpelaksana, sementara pelaku usaha lokal belum tentu memperoleh kesempatan memasok kebutuhan pangan.

Menurut dia, pemerintah daerah dapat mengarahkan kebutuhan MBG agar selaras dengan sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Dengan demikian, perputaran anggaran program berpeluang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja sumber daya yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan uang yang berputar di MBG ini,” ujarnya.

Baca Juga: Sudaryono Izinkan Dapur Mitra Ganti Yayasan Demi Optimalkan MBG

Ubaid menambahkan, koordinasi SPPG oleh pemerintah daerah berpotensi memperluas pasar bagi petani dan peternak, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya industri pangan baru. Kebutuhan program yang terpetakan juga dapat menjadi acuan untuk mengembangkan usaha dan melibatkan masyarakat yang belum bekerja.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak. Dampak program terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan juga perlu menjadi perhatian.

“Jadi menurut saya semua SPPG yang ada di daerah itu kalau diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan berapa pengangguran, bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan, bisa menumbuhkan industri-industri yang baru,” tandasnya.