2 Tokoh Ini Sepakat Ungkap Prabowo Pegang Kendali Penuh Atas Isu Pemakzulan Gibran!

Presiden Prabowo Subianto dinilai memegang peran strategis dalam dinamika politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pandangan tersebut disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).

Keduanya menyoroti besarnya pengaruh Prabowo terhadap partai-partai pendukung pemerintah di parlemen. Meski demikian, baik Mahfud maupun Anas tidak menyatakan bahwa pemakzulan Gibran pasti terjadi.

Mahfud, dalam program ROSI di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (9/10/2026), menilai upaya pemakzulan akan menghadapi tantangan politik yang besar. Menurutnya, partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai lebih dari 80 persen kursi DPR RI, atau sekitar 470 dari total 580 kursi.

Koalisi tersebut mencakup Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, hingga PKS. Komposisi ini dinilai membuat inisiatif penggunaan hak angket maupun usulan pemakzulan sulit mendapatkan dukungan yang cukup.

"Untuk sampai pada usul pemakzulan ini tidak mudah, karena koalisinya Pak Prabowo lebih dari 80 persen. Yang tergantung pada 80 persen ini bisa enggak menyetujui (pemakzulan) nanti," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, peluang proses politik tersebut bergulir turut bergantung pada sikap Prabowo terhadap inisiatif yang muncul di DPR. Ia menilai proses konstitusional dapat berjalan jika presiden tidak menghalangi para wakil rakyat menggunakan kewenangannya.

"Kalau Pak Prabowo bilang, 'Go, silakan saya tidak ikut-ikut. Sesuaikan dengan semangat konstitusionalisme kita,' menurut saya ini jalan," kata Mahfud.

Sebaliknya, Mahfud menilai upaya tersebut akan semakin sulit jika tidak ada ruang politik untuk melanjutkannya. Ia pun menegaskan pentingnya posisi Prabowo dalam perkembangan wacana tersebut.

"Kalau enggak ya tidak. Ya memang begitu aturannya. Oleh sebab itu kuncinya di Pak Prabowo," ujarnya.

Pandangan mengenai posisi strategis Prabowo juga disampaikan Anas Urbaningrum melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (8/10/2026). Ia menyebut Prabowo sebagai figur yang memegang kendali arah politik setelah putusan MK terkait persyaratan pendidikan Gibran.

"Prabowo adalah koentji," tulis Anas.

Anas menjelaskan, pengaruh Prabowo tidak hanya bersumber dari jabatannya sebagai presiden, tetapi juga dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi poros utama koalisi pemerintahan.

"Secara politik, pemegang kendali bolanya adalah Pak Prabowo, baik sebagai Ketua Umum Gerindra yang menjadi komandan partai-partai koalisi maupun sebagai Presiden, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," ujar Anas.

Ia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan kalkulasi politik menjelang Pemilu 2029. Menurut Anas, Prabowo perlu mempertimbangkan hubungan antara situasi politik saat ini dan kepentingan politik jangka panjang.

Baca Juga: IHSG Ambruk 2%, Isu Pemakzulan Gibran Ikut Bayangi Pasar

"Defacto dan dejure sangat tergantung kepada Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo mendefinisikan keadaan politik sekarang dan kaitannya dengan simulasi kepentingan politik menuju 2029," kata Anas.

Meski keduanya menempatkan Prabowo sebagai faktor penting, proses pemberhentian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional. Sikap politik presiden maupun partai-partai di DPR menjadi bagian dari dinamika yang dapat memengaruhi perkembangan wacana tersebut.