Siapkan Rp5,87 Triliun, Bank Jakarta Jalin Kerja Sama dengan BUMD, BUMN dan Perangkat Daerah DKI

Bank Jakarta memperkuat kerja sama dengan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah DKI Jakarta. Kolaborasi tersebut mencakup pembiayaan perumahan bagi pekerja informal, elektrifikasi armada Transjakarta, hingga pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas dengan total potensi nilai mencapai Rp5,87 triliun.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan perjanjian kredit di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10). Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mempercepat transformasi menuju kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Di sektor perumahan, Bank Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PPKUKM, serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal. Program ini memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran dan penjaminan kredit.

Bank Jakarta juga menjalin kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk mendukung pembiayaan elektrifikasi 3.782 armada. Kerja sama dengan jangka waktu tiga tahun tersebut memiliki potensi nilai Rp5,07 triliun dan diharapkan mempercepat pengembangan transportasi publik berbasis listrik.

Sementara itu, bersama PT MRT Jakarta (Perseroda), Bank Jakarta menyiapkan fasilitas kredit dengan plafon Rp220 miliar dan jangka waktu 15 tahun untuk pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas ini diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan aksesibilitas pejalan kaki.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, upaya mewujudkan Jakarta sebagai Top 50 Global City pada 2030 membutuhkan sinergi seluruh ekosistem perkotaan. Menurut dia, setiap kesepakatan harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target terukur, dan tata kelola yang baik.

“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” ujar Pramono.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, menyampaikan bahwa hingga triwulan III 2026 tercatat 52 kerja sama strategis, terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD. Kolaborasi tersebut melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kegiatan yang sama, sebanyak 15 kerja sama ditandatangani untuk berbagai sektor, termasuk kesehatan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan transportasi publik.

Sejumlah inisiatif di antaranya mencakup kerja sama BUMD dengan 31 rumah sakit daerah yang tergabung dalam ARSADA, penjajakan pemanfaatan limbah lemak dan minyak sebagai bahan baku biofuel, serta pengembangan ekosistem hidrogen untuk transportasi publik.

Baca Juga: Pramono Ungkap Alasan Kebijakan Sekolah Integrasi di Jakarta: Lahan Mahal

Pemprov DKI Jakarta juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan yang direncanakan berlangsung hingga akhir 2026. Program tersebut mencakup 16 kelas dengan total 320 peserta, dengan materi mulai dari pemasaran digital dan bahasa asing hingga hospitality dan kelistrikan.

Melalui berbagai kolaborasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap BUMD dapat meningkatkan daya saing, mengembangkan inovasi usaha, dan memperkuat pelayanan publik. Realisasi kerja sama menjadi tahap penting agar berbagai kesepakatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.