Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi Tekanan Fiskal

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi Tekanan Fiskal Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Obligasi daerah dan skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, mengatakan obligasi daerah perlu dipandang sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti anggaran yang berkurang.

“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Agus, meskipun dasar hukum penerbitan obligasi daerah telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pelaksanaannya masih membutuhkan percepatan dan kepastian hukum.

Ia menegaskan, pembayaran kembali obligasi daerah tidak boleh bergantung pada APBD rutin. Pembiayaan tersebut harus ditopang pendapatan dari proyek produktif atau revenue bond, seperti pengelolaan rumah sakit dan infrastruktur transportasi yang mampu menghasilkan pemasukan.

Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, mengatakan penerbitan obligasi daerah membutuhkan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan perlindungan investor.

Prosesnya mencakup persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, serta pemenuhan dokumen keterbukaan informasi atau prospektus. Pemerintah daerah juga harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sindikasi BPD Jadi Alternatif Pembiayaan

Mengantisipasi proses penerbitan obligasi daerah yang relatif panjang, Agus menawarkan skema kredit sindikasi antar-BPD di bawah koordinasi Asbanda sebagai alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, total aset BPD secara nasional telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun, menempatkan kelompok bank tersebut pada posisi kelima dalam industri perbankan nasional. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun dan portofolio kredit sekitar Rp660 triliun.

Menurut Agus, kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar melalui kerja sama sejumlah BPD.

“Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi,” katanya.

Melalui skema tersebut, keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada masing-masing bank daerah dapat diatasi dengan pembiayaan bersama.

Agus berharap kolaborasi antar-BPD dapat memperkuat peran perbankan daerah dalam mendukung proyek infrastruktur strategis, sekaligus memperluas pembiayaan pembangunan yang selama ini tidak hanya bertumpu pada kredit konvensional untuk aparatur sipil negara (ASN).

Sarasehan nasional tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait: