Kasus Ijazah Gibran Terus Bergulir, Aliansi Sipil Mulai Lobi Fraksi-Fraksi DPR Bahas Hak Angket

Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai mendatangi fraksi-fraksi di DPR untuk meminta penggunaan hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Senin (12/10/2026), mereka menggelar audiensi dengan Fraksi Partai Golkar dan PKS.

Kelompok yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, KIPP Indonesia, serta aktivis 98 itu mendorong DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan syarat pendidikan Gibran dan proses yang berlangsung menjelang Pemilu 2024. Mereka juga menyebut langkah tersebut dapat mengarah pada upaya pemakzulan.

Juru Bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil, Ray Rangkuti, menjelaskan bahwa audiensi dilakukan untuk meminta DPR menggunakan hak angket. Menurut dia, gerakan tersebut dilandasi keprihatinan terhadap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, bukan karena permintaan pihak tertentu.

"Pada intinya kita punya kesamaan satu hal, bahwa segala yang berhubungan dengan kecurangan, keculasan, dalam pelaksanaan pemilu itu khususnya harus dibongkar dan dihentikan," kata Ray Rangkuti usai audiensi dengan Fraksi PKS, Senin (12/10/2026).

Ray menegaskan, upaya tersebut ditujukan untuk kepentingan bangsa dan menjaga proses demokrasi. Ia mengingatkan bahwa pemilu yang dianggap demokratis tidak boleh menjadi ruang bagi praktik kecurangan untuk melahirkan pemimpin.

Baca Juga: Elite Golkar: DPR Sudah Kantongi Bukti Valid 'Pasal Siluman' Penyelamat Gibran di Pilpres 2024

"Bukan buat siapa-siapa. Buat bangsa ini. Karena kita tidak ingin pemilu kita yang sudah dianggap demokratis itu justru pintu bagi orang untuk melakukan kecurangan dan menjadi pemimpin."

Aliansi Kolektif Sipil berencana melanjutkan audiensi dengan seluruh fraksi di DPR. Setelah bertemu dengan Golkar dan PKS pada Senin, mereka menjadwalkan pertemuan dengan Fraksi PKB pada Selasa (13/10/2026), sebelum mendatangi fraksi-fraksi lainnya.