Meski Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pemprov DKI Tetap Prioritaskan Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, meskipun di tengah pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Pramono kala menghadiri Konferensi Regional ke-10 Education International Asia-Pacific (EIAP) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Pramono mengatakan, pemerintah perlu memahami kebutuhan masyarakat dan memastikan kebijakan pendidikan disusun berdasarkan data agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

"Komitmen ini kami dukung melalui program-program unggulan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yaitu bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sebuah program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu," ujar Pramono.

Baca Juga: Pemprov DKI Teken 15 Kerja Sama Strategis BUMD-BUMN, Pramono: Jangan Sekadar Seremoni

Pada Tahap II Tahun 2026, KJP Plus menjangkau 661.209 peserta didik, sementara KJMU disalurkan kepada 15.825 mahasiswa. Kedua program tersebut menjadi instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk membantu keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Selain bantuan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga terus membenahi sarana dan prasarana sekolah. Dari target rehabilitasi 19 gedung sekolah sejak 2025, sebanyak 18 gedung dilaporkan telah rampung seluruhnya.

Pemprov DKI juga memperluas akses melalui program Sekolah Swasta Gratis yang mencakup 103 sekolah swasta, serta menyiapkan program Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.

"Di samping itu, kami juga secara aktif mempersiapkan Beasiswa Jakarta Unggul di Tahun 2027, untuk melahirkan generasi unggul yang siap membawa Jakarta bersaing di kancah internasional," pungkasnya.