Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pakar dari University of Nottingham sebut 1 Hektare Lahan Terbakar Butuh Min 200 Ribu Liter dan 200 Juta Per Jam!

Pakar dari University of Nottingham sebut 1 Hektare Lahan Terbakar Butuh Min 200 Ribu Liter dan 200 Juta Per Jam! Kredit Foto: Antara/Bayu Pratama S
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Lingkungan dari University of Nottingham, Bagus Muljadi, menegaskan bahwa ekosistem lahan gambut Indonesia memiliki peran krusial bagi kawasan Asia Tenggara.

Peran utama gambut tersebut bukan sekadar memproduksi oksigen, melainkan sebagai penyerap raksasa yang menampung hingga 50 miliar ton karbon, atau setara dengan 84 persen dari total karbon Asia Tenggara yang diserap oleh lahan gambut.

Mengelola aset iklim sebesar ini, menurut Bagus, membutuhkan presisi sains dan kebijakan yang konkret. Ia mengkritik bahwa isu lingkungan dan kebakaran hutan lahan (karhutla) tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika politik atau perdebatan yang minim solusi teknis.

Dalam paparan terbarunya, Bagus mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menanggung beban atas kelalaian pengelolaan masa lalu. Menunggu api menjalar sebelum mengaplikasikan teknologi pencegahan merupakan bentuk kecerobohan yang memakan biaya operasional sangat mahal.

"Memadamkan satu hektare gambut butuh minimal 200.000 liter air, sementara helikopter water bombing menghabiskan minimal Rp200 juta lebih per jam," jelas Bagus di threads, dikutip Selasa (13/10).

Ia juga menyoroti ironi di lapangan, di mana kontribusi periset terbatas di belakang meja, sementara para petugas pemadam kebakaran harus bertaruh nyawa dan kesehatan menghadapi asap pekat di garis depan.

Sebagai jalan keluar, Bagus mendesak diterapkannya sistem pencegahan presisi. Langkah ini mencakup pemanfaatan uji operasional metodologi satelit, pemodelan numerik, dan komputasi untuk memprediksi titik rawan api tiga hari sebelum kejadian. Terlebih, kewaspadaan harus terus dijaga selama ancaman El Nino masih ada.

Dari sisi kelembagaan, Bagus memberikan catatan agar pemerintah tidak sekadar mereplikasi fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Ia mengusulkan pemberian wewenang komando langsung lintas instansi bagi Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam 100 hari pertama kerjanya.

Untuk memastikan keberlanjutan di tingkat akar rumput, pemahaman masyarakat daerah terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) harus dioptimalkan.

"Ekonomi ramah gambut harus didukung supaya insentif restorasi dimiliki oleh warga lokal," pungkasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait: