Kementerian PU Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera Barat, 14 Titik Longsor Masih Ditangani

WartaEkonomi, Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Penanganan difokuskan pada banjir bandang di Kota Padang serta pengamanan jalan nasional Tapan–Batas Jambi di Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya terdampak longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan banjir bandang di Padang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan aliran sungai hingga pembangunan infrastruktur pengendali material banjir dari kawasan hulu.

“Saya minta penanganan banjir bandang di Kota Padang tidak dilakukan sepotong-sepotong. Kita segera normalisasi muara dan alur sungainya, selesaikan peninggian tanggulnya, dan siapkan pekerjaan sabo dam di hulu Sungai Batang Air Dingin dan Batang Kuranji,” kata Dody dalam siaran pers, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga: BNI Gerak Cepat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Padang

Penanganan di Kota Padang mencakup normalisasi muara dan alur sungai serta peninggian tanggul untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan memperkuat perlindungan kawasan di sekitarnya.

Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan sabo dam di Sungai Batang Air Dingin dan Batang Kuranji. Infrastruktur tersebut berfungsi membantu menahan dan mengendalikan material yang terbawa aliran dari hulu sehingga risiko dampak banjir di kawasan hilir dapat dikurangi.

Sementara itu, akses jalan nasional Tapan–Batas Jambi di Kabupaten Pesisir Selatan telah kembali fungsional setelah sebelumnya terganggu akibat longsor. Meski demikian, masih terdapat 14 titik longsor yang memerlukan penanganan lanjutan dan pengamanan.

“Untuk Tapan–Batas Jambi, akses sudah kembali fungsional, tetapi 14 titik longsor tetap harus ditangani dan diamankan. Pekerjaan darurat harus segera menyambung ke penanganan permanen,” ujar Dody.

Kementerian PU menegaskan, pemulihan tidak hanya berfokus pada pembukaan akses jalan, tetapi juga pada penanganan permanen di titik-titik rawan. Langkah ini diharapkan menjaga konektivitas masyarakat sekaligus mengurangi risiko gangguan infrastruktur akibat bencana serupa.