Bukan Nusron atau Pigai, Ternyata Ini Menterinya Prabowo dengan Kinerja Terburuk

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mendapat penilaian buruk dalam survei terbaru Arawicaksa Institute. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dengan skor rata-rata hanya 1,2, disusul sederet nama lain yang juga memperoleh penilaian rendah dari publik.

Dalam daftar 10 menteri dengan penilaian terburuk tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memperoleh skor 1,3.

Berikutnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat nilai 1,5, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 1,6, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dengan skor 1,8.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai turut memengaruhi penilaian terhadap kinerja Kementerian ESDM.

Baca Juga: Asing Ramai-ramai Tawarkan Bantuan Karhutla, Menterinya Prabowo: Lebih Baik Kita...

“Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU,” kata Rudi Hartono dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, penilaian rendah terhadap Mendes Yandri Susanto turut dikaitkan dengan berbagai isu seputar pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes). Rudi menilai kabar miring mengenai program tersebut perlu menjadi perhatian agar tujuan penguatan ekonomi desa dapat berjalan sesuai harapan.

Sorotan lain mengarah kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Namanya mendapat perhatian di tengah isu skandal suap hingga penyebutan dalam sidang terkait kuota haji yang menyeret sejumlah petinggi kementerian, politisi, dan pengusaha properti terkemuka.

Selain lima nama tersebut, lima menteri lainnya juga masuk dalam kelompok dengan penilaian terburuk. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperoleh skor 2,0, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 2,1, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dengan nilai 2,2.

Dua nama lain yang melengkapi daftar tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan skor 2,2 dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang memperoleh nilai 2,3.

Survei Arawicaksa Institute ini dilaksanakan pada 3-8 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.