Zulhas Kerahkan TNI hingga Kepala Desa, 8.000 Kopdes Merah Putih Diperiksa dalam 8 Hari

Pemerintah mulai memperketat pemantauan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menargetkan pemeriksaan terhadap 8.000 koperasi dalam delapan hari untuk mengetahui bagian yang sudah berjalan baik dan hal-hal yang masih perlu dilengkapi.

Monitoring tersebut dijadwalkan dimulai sehari setelah rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Zulhas meminta berbagai pihak turun langsung untuk memastikan perkembangan operasional koperasi di lapangan.

"Jadi Saudara-saudara, mulai besok kita akan lakukan monitoring ya istilahnya, ya? Ke seluruh Kopdes ini 8.000 dulu pertama, yang hadir di sini 107, Pangdam para gubernur, 8.000 dan dalam 8 hari, selama 8 hari ini akan ngecek terus apa yang belum, apa yang sudah, ada yang sudah baik, ada yang belum," kata Zulhas seusai rapat.

Pemeriksaan tersebut tidak hanya melibatkan kementerian yang berkaitan dengan program KDKMP. TNI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga aparat di tingkat kecamatan dan desa juga diminta mengambil bagian dalam proses pemantauan.

Kepala desa dan pengurus koperasi menjadi pihak penting karena mereka berhubungan langsung dengan pelaksanaan program di tingkat lokal. Melalui keterlibatan berbagai unsur tersebut, pemerintah ingin memperoleh gambaran mengenai kondisi operasional koperasi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Zulhas mengakui bahwa kondisi setiap Kopdes Merah Putih tidak selalu sama. Ada koperasi yang dinilai sudah berjalan dengan baik, tetapi ada pula yang belum lengkap atau masih membutuhkan sejumlah pembenahan.

"Jadi ini sekali lagi kami perlu waktu dan kami pastikan pasti ada yang sudah bagus, ada yang belum, ada yang sudah lengkap, ada mungkin sebagian lengkap, dan seterusnya dan seterusnya, karena ini sekali lagi ini adalah pekerjaan besar," ujarnya.

Baca Juga: Agrinas: 159 Manajer Kopdes Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa monitoring delapan hari bukan sekadar kegiatan pemeriksaan serentak. Pemerintah juga perlu memetakan perbedaan kondisi antarkoperasi agar tindak lanjut yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Namun, Zulhas belum merinci indikator pemeriksaan yang akan digunakan maupun jumlah koperasi yang sudah dan belum memenuhi kelengkapan operasional. Karena itu, hasil monitoring menjadi penting untuk mengetahui persoalan yang benar-benar ditemukan di lapangan.

Selain pemeriksaan awal, pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi pengelola KDKMP dalam jangka lebih panjang. Zulhas menyebut koperasi desa masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan setidaknya selama dua tahun sebelum diharapkan mampu menjalankan usaha secara mandiri.

Target delapan hari menjadi salah satu tahap awal untuk memeriksa kondisi koperasi, sedangkan pembinaan dua tahun diarahkan untuk memperkuat kemampuan pengelolanya. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kelengkapan operasional, tetapi juga pada kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.