Eks Ketua MPR: Prabowo Harus Segera Lobi Jokowi Agar Menarik Gibran dari Kursi Wapres

Riuh rendahnya tuntutan pemakzulan dan desakan publik terkait dengan masa depan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kuncinya dinilai berada dalam tangan dari Presiden Rrabowo Subianto.

Dikutip Rabu (14/10/2026), Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mendorong presiden untuk segera melakukan manuver politik tingkat tinggi dengan melobi langsung ayah kandung dari politikus muda itu, yakni Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Politikus Senior Cap Wapres Gibran Cuma Jadi Beban, Prabowo Lebih Baik Pimpin Negara Sendirian

Skenario penyelesaian masalah yang ditawarkannya ini didasari oleh realitas politik bahwa sosok muda itu mustahil melepaskan kekuasaannya tanpa adanya "restu" atau dorongan dari sang ayah. Oleh karena itu, ia meminta presiden untuk mengambil inisiatif proaktif dan meyakinkan mantan kepala negara tersebut agar bersedia membujuk putranya mundur secara sukarela dan terhormat.

Permintaan Amien ini sangat beralasan, mengingat masih besarnya pengaruh politik dari Jokowi. Dalam amatannya, mantan presiden itu masih terus bermanuver dan berupaya mempertahankan cengkeraman kekuasaannya melalui jaringan loyalis dan kelompok pendukung militan yang disebut Amien sebagai barisan buzzer.

Selama Jokowi masih memberikan perlindungan politik, krisis legitimasi yang mendera pemerintahan saat ini tidak akan pernah usai. Pasalnya, akar permasalahan berpusat pada sentimen publik yang merasa dicurangi. Hal ini merujuk pada tafsir dari sosok itu terhadap pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

" MK tidak meredakan polemik mengenai pendidikan Gibran. Sebaliknya, kekecewaan masyarakat justru semakin meluas," kata.

Lobi Prabowo dan Jokowi menurutnya adalah kunci untuk mencegah terjadinya benturan horizontal yang lebih besar. Ia khawatir jika polemik ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian elite, kemarahan publik akan memuncak menjadi gerakan people power yang tidak bisa lagi dibendung oleh aparat penegak hukum.

Ia juga menegaskan bahwa presiden memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendesak Jokowi. Amien menganggap anak mantan presiden itu telah gagal menunjukkan keteladanan yang patut bagi generasi muda, serta hanya mengobral janji manis seperti penciptaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini ia sebut sebagai pepesan kosong.

Selain itu, Amien juga menuding ada indikasi kuat lembaga pemilu meloloskan pencalonan politikus muda itu secara tidak pantas hanya karena ia adalah anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Dengan segala karut-marut tersebut, ia meyakini bahwa langkah terbaik bagi keselamatan negara saat ini ada di tangan dari Prabowo. 

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: OTT KPK di BNPB, Mahfud MD: Bangsa Kita Betul-betul Sakit!

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.