Bahlil Ungkap Ekspor RI Tembus US$193,6 Miliar hingga Agustus 2026

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyebut nilai ekspor Indonesia mencapai US$193,6 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 4,74% secara tahunan (year on year/yoy) dan kembali mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$7,25 miliar.

Bahlil mengatakan capaian tersebut menunjukkan ketangguhan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20, dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga di bawah 3%.

"Pada periode Januari sampai dengan Agustus 2026, surplus neraca perdagangan mencapai 7,25 miliar, dengan nilai ekspor mencapai 193,6 miliar USD atau tumbuh 4,74% year-on-year," ujar Bahlil dalam gelaran Trade Expo Indonesia ke-41 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026).

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan pemerintah akan terus mendorong peningkatan nilai ekspor melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam. Menurut dia, hilirisasi menjadi salah satu strategi utama untuk menciptakan nilai tambah bagi produk Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

"Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," tambahnya.

Selain hilirisasi, pemerintah juga akan memperluas akses pasar ekspor ke sejumlah negara nontradisional, seperti kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Menurut Bahlil, perluasan pasar tersebut perlu didukung melalui perjanjian perdagangan bebas agar produk Indonesia semakin kompetitif.

Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan setiap nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan Indonesia harus berujung pada implementasi nyata dan tidak berhenti sebatas komitmen.

"Setiap perjanjian perdagangan internasional harus konkret dan langsung berdampak pada rakyat. Jangan hanya teken-teken MoU, tapi harus bisa direalisasikan MoU tersebut," jelasnya.

Menurut Bahlil, perjanjian perdagangan bebas yang telah berlaku harus dimanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pemerintah, kata dia, juga perlu memastikan prosedur ekspor semakin sederhana dengan menghilangkan berbagai hambatan regulasi.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun, Kenapa BBM Belum Ikut Murah? Ini Penjelasan Bahlil

Baca Juga: Bahlil: Solar Kita Tidak Lagi Impor, Terkecuali Perusahaannya Pak...

"Hasil perjanjian perdagangan bebas yang sudah berlaku harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para eksportir Indonesia yang didukung dengan kemudahan prosedur ekspor. Prosedur ekspor jangan berbelit-belit. Pertek-pertek yang menghambat harus segera disimplifikasi untuk kemajuan ekspor," ujarnya.

Selain penyederhanaan prosedur, pemerintah juga akan memperkuat dukungan melalui akses pembiayaan ekspor dan penyediaan asuransi yang terjangkau bagi pelaku usaha.

"Selain itu, kita juga harus terus melakukan promosi secara intensif ke negara-negara tersebut, di antaranya dengan membuka pusat-pusat promosi," tutupnya.